Peristiwa Kudatuli, PDIP Minta SBY Bersaksi

Liputan6.com, Jakarta - PDIP mendatangi Komnas HAM untuk menuntut penuntasan peristiwa pengambilalihan paksa kantor PDI kubu Megawati Soekarnoputri oleh kubu Soerjadi pada 27 Juli 1996, atau yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, peristiwa itu telah merobek demokrasi karena berupaya menyerang dan merenggut kantor partai politik.

Pantauan Merdeka.com, Hasto Kristiyanto datang ke Komnas HAM bersama Ketua DPP Trimedya Panjaitan, serta anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang. Mereka diterima Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Wakil Ketua Sandrayati Moniaga.

"Karena Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia saat itu diterima Bapak Soeharto, kemudian muncul berbagai skenario rekayasa politik dan menggulingkan demokrasi arus bawah dengan cara kekerasan," ujar Hasto di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Dia pun meminta pihak-pihak terkait Peristiwa Kudatuli mau membuka kembali peristiwa pelanggaran HAM itu. Dia menyebut Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu sebagai Kasdam Jaya. SBY juga disebut saat peristiwa terjadi bersama Pangdam Jaya Sutiyoso berada di Jalan Surabaya, tak jauh dari kantor PDI di Jalan Diponegoro.

"Kami mengharapkan pihak-pihak saat itu, termasuk Bapak Susilo Bambang Yudhoyono daripada terus bicara tentang koalisi partai, lebih baik juga berbicara tentang arah masa depan bangsa ini dengan membuka apa yang sebenarnya terjadi karna beliau memegang informasi," kata Hasto.

Dia meminta SBY bersaksi agar proses rekonsiliasi dengan korban Kudatuli bisa berjalan. "Kami sangat memahami bahwa seluruh prajurit TNI Polri saat itu atau ABRI mengemban kebijakan politik yang otoriter, tapi demi masa depan bangsa dan negara, berbagai hal tersebut yang menimbulkan korban jiwa dapat diungkap dengan baik dan proses rekonsiliasi dijalankan dengan para korban," ucap dia.

Hasto menyebutkan, dalam perjalanan, rekonsiliasi korban tidak berjalan baik. Oleh karena itu, mereka mengharapkan ada langkah politik dan hukum agar kasus tersebut mampu diselesaikan sehingga datang ke Komnas HAM.

"Trauma peristiwa itu begitu kuat. Bahkan kami sebelum menempati gedung baru pun sebagai insan yang bertakwa kami mendoakan para arwah karena kami tahu korbannya begitu banyak tapi ditutupi oleh rezim yang bersaksi. Dan yang menjadi saksi saat itu adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Hasto.

Saksikan video pilihan di bawah ini: