KSAD Bakal Tindak Prajurit Tak Netral Saat Pilkada 2018

JK juga menegaskan siapa pun aparat negara yang terbukti tidak netral akan langsung dijatuhi hukuman. Dia menjelaskan Bawaslu bisa menindak ASN yang tidak netral.

"Ada Bawaslu, ada media, semua bisa melaporkan. Kalau pun terbukti langsung ambil tindakan," ucap JK.

JK mencontohkan sanksi yang diberikan Wakapolda Maluku Brigadir Jenderal Hasanuddin lantaran diduga terlibat kampanye salah satu calon partai politik. Hasanuddin pun dicopot dari jabatannya.

"Sudah langsung diambil tindakan," kata JK.

Selain itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan pihaknya sudah memaksimalkan pengamanan untuk pelaksanaan pilkada. Terutama di provinsi yang rawan, seperti Papua, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Memang sudah ditingkatkan pengamanannya itu dari awal. Tapi Insyaallah aman, tidak terjadi apa-apa," kata Syafruddin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada oknum aparat penegak hukum memperlihatkan tidak netral benar adanya. Dirinya juga siap ditangkap atas pernyatannya tersebut.

"Kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya dan ingin menciduk saya, silakan," kata SBY.

Dia mengaku menyampaikan hal tersebut lantaran tidak ingin nama baik lembaga pemerintah termasuk BIN, POLRI, dan TNI tercemar akibat ulah oknum. Sehingga ia meminta semua pihak tidak keliru dengan pernyataannya tersebut.

"Mungkin kalau rakyat tidak mungkin menyampaikan yang menurut mereka kasar, terang-terangan. Jadi biar saya," ucap SBY.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Saksikan tayangan video menarik berikut ini: