Kinerjanya Dianggap Stagnan, KPU: Kami Terus Bekerja

Maskot Pemilu 2019 bernama Sang Sura saat diperkenalkan KPU di Monas, Jakarta, Sabtu (21/4). Peluncuran dimeriahkan dengan Pagelaran Seni Budaya Menyongsong Pemilu 2019 guna memilih pemimpin terbaik. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil peduli pemilu mengevaluasi setahun kinerja KPU dan Bawaslu melalui survei sejumlah ahli terhadap isu kepemiluan sebagai respondennya. Seperti dari unsur NGO, akademisi dan media.

Hasil survei sendiri kurang mengenakan bagi KPU, karena hasilnya, lembaga ini dipersepsikan responden tidak ada kemajuan dalam kinerjanya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan pun menanggapi hasil evaluasi tersebut. Menurut dia, lembaganya akan menjadikan hasil ini sebagai catatan penting dan tetap akan terus bekerja.

"Kami akan terus bekerja, ini akan jadi catatan kami. Ini akan jadi catatan penting bagi kami," ucap Viryan di D Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/5/2018).

Selain itu, Viryan mengatakan, adanya evaluasi tersebut juga menjadi cerminan bagi KPU untuk melihat bagaimana kinerja para penyelenggara pemilu. Guna ke depannya dapat memiliki kinerja yang lebih baik lagi.

"Mekanisme semacam ini akan baik dilakukan secara berkala sehingga akan terlihat satu benang merah kinerja para pihak penyelenggara pemilu," kata Viryan.

Viryan pun memberikan argumentasinya atas salah satu hasil evaluasi yang menyebutkan bahwa KPU tidak memperlakukan partai politik secara setara.

Dia juga menceritakan, bagaimana pihaknya telah berupaya menerima semua partai politik selama tahapan pemilu ini sebagaimana mestinya.

"Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan seluruh calon parpol peserta pemilu kami berupaya semuanya menerima minimal satu orang, pada saat perbaikan itu ada beberapa, tapi pertama kali datang partai politik seluruh peserta pemilu yang daftar itu diterima oleh anggota KPU minimal satu," ujar Viryan.

2 dari 2 halaman

Bangun Optimisme

KPU sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan — Suasana sosialisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di kantor KPU, Jakarta, Senin (7/5). Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh partai peserta Pemilu 2019. Silon adalah aplikasi bagi calon legislator. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

"Termasuk partai yang ketika daftar yang lain bawa beberapa dokumen hanya satu yang membawa tiga bundel map, dan menyampaikan pasrah dalam artian kami menyampaikan dari jajaran partai. Tiga map ini kan tidak mungkin memenuhi persyaratan yang sebanyak itu. Tapi kami terima dan tetap akan kami proses," sambungnya.

Dengan adanya evaluasi tersebut dan mungkin kendala-kendala yang menghadang KPU, Viryan pun menyebutkan, membangun optimisme menjadi suatu keharusan.

"Kemudian terkait hal yang menjadi kendala, kita harus membangun optimisme di tengah kendala yang ada," pungkasnya.

Kelompok masyarakat sipil peduli pemilu yang mengadakan survei ini terdiri dari Kode Inisiatif, Perludem, Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Sindikat Pemilu Demokrasi (SPD).

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran antara kuantitatif melalui survei pakar (elit) dan kualitatif.

Survei yang disebar kepada 62 responden ini mendapatkan 36 responden yang mengembalikan hasil pada tanggal 24 Maret - 9 April 2018. Dengan rincian, 12 responden berasal dari masyarakat sipil (NGO), 13 orang akademisi, dan 11 orang jurnalis.

Adapun 7 variabel yang mereka evaluasi adalah:

1.Kemandirian penyelenggara pemilu

2.Profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu

3. Keadilan dan imparsialitas lembaga penyelenggara pemilu

4.Kepastian hukum

5. Inklusifitas dan aksesibilitas

6. Keterbukaan dan partisipasi

7. Penilaian umum terhadap penyelenggara pemilu.

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi