Sukses

Ketum PAN Sepakat Evaluasi Pilkada Langsung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setuju perbaikan sistem pilkada langsung. Sebab, dalam penyelenggaraan tersebut, calon kepala daerah harus menggalang dana untuk kampanye dalam jumlah yang sangat besar.

Zulkifli mencontohkan banyaknya calon kepala daerah petahana yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). 

"Biayanya mahal. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berapa saksinya? Sebanyak 90 ribu orang. Ratusan miliar, negara tidak jamin, negara tidak nanggung, dari mana uangnya partai politik tidak boleh cari uang," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Dia menjelaskan, sebenarnya pilkada melalui DPRD pernah disetujui DPR. Namun, UU tersebut dibatalkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Dulu semuanya dipilih DPRD, sudah setuju. Cuma Pak SBY menggeluarkan Perppu, kalau dikembalikan ke DPRD, oke," ucap Zulkifli Hasan.

2 dari 2 halaman

Mendagri Temui Ketua DPR

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan.

Bamsoet mengatakan, pertemuan tersebut membahas mengenai beberapa hal. Salah satunya soal pelaksanaan pilkada langsung.

Dia menyebut, bersama pihak pemerintah, yaitu Kemendagri sepakat untuk mengkaji ulang sistem pilkada yang ada. Sehingga, kata Bamsoet, dapat diketahui seberapa besar manfaat penyelenggaraan pilkada secara langsung tersebut.

"Kita minta seluruh kekuatan politik yang ada melihat kembali, mempelajari kembali kalau memang Pilkada langsung memberikan manfaat banyak kepada masyarakat akan kita teruskan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat 6 Apriil 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Persiapan Pilkada Serentak 2020, Mendagri Tekankan Pendataan Penduduk
Artikel Selanjutnya
Ketua MPR: Kalau RUU KUHP Disahkan, Kita Punya UU Made in Indonesia