DPD RI Minta Pemerintah Benahi Ulang Sektor Kelautan

Liputan6.com, Jakarta Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI mengadakan Fokus Group Disscusion (FGD) untuk membahas sinergisitas pembangunan daerah dalam rangka mendukung visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Hadir dalam forum FGD, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Albert Mamahit, Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang Keamanan Mayjen TNI Witjaksono, perwakilan Badan Intelijen Negara serta Purn Letjen Nono Sampono senator dari Maluku sebagai pembicara, Kadin dan perwakilan dari 33 provinsi.

Ketua BKSP DPD RI Iqbal Parewangi mengatakan, perlunya road map yang jelas dan terukur dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain itu, diperlukan juga penataan ruang laut serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim tol laut, termasuk potensi tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan, wisata bahari, energi, maupun farmasi, serta dilpomasi maritim juga harus ditingkatkan.

"Tapi semua itu tidak cukup dan tidak bisa hanya dengan slogan dan pencitraan saja," ucap Iqbal di Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Iqbal meminta pemerintah untuk membenahi ulang sektor kelautan Indonesia. Menurut dia, salah satu step penting untuk menjadi negara maritim adalah keterpaduan unsur wilayah darat, pesisir, dan laut ke dalam kesatuan kebijakan.

Lebih lanjut, Iqbal mengkritisi sejumlah undang-undang yang belum tersinkronisasi dengan baik. Ia mencontohkan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU No.27 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang masih berjalan sendiri-sendiri.

"Akibatnya, dampak interferensialnya tidak maksimum," ujarnya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannnya, DPD RI telah melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hal ini menandakan bahwa DPD sangat menaruh perhatian terhadap dunia kemaritiman.

“Indonesia adalah negara kepulauan, budaya laut harus kembali digiatkan agar kita bangga sebagai bangsa pelaut, sistem pendidikan nasional kita juga dimasukan pelajaran tentang budaya laut kita yang kaya agar mereka bangga,” tegas Senator dari Maluku, Nono Sampono.    

Dalam forum tersebut, Albert Mamahit menjelaskan bahwa modal Indonesia untuk menjadi poros maritim sebenarnya sudah ada.

“Potensi laut kita, modal dasar negara kita untuk menjadikan indonesia menjadi poros maritim dunia sudah ada, sumber daya mineral, perikanan, semua ujungnya untuk kesejahteraan rakyat, akan tetapi tanpa keamanan laut hal tersebut tidak akan terwujud,” tandas Albert.

Perwakilan dari BIN menyatakan bahwa kehadiran pemerintah di wilayah-wilayah terluar dan perbatasan Indonesia sangat diperlukan karena masih sangat minim, BIN sendiri lebih memusatkan perhatian kepada memberikan peringatan akan ancaman-ancaman yang akan terjadi kepada pihak terkait.

Menaggapi hal tersebut, Nono mengatakan agar konektivitas logistik yang menghubungkan antarpulau harus segera dibangun oleh pemerintah, tetapi jangan hanya bangunan fisik semata tetapi juga mengaktifkan simpul-simpul ekonomi agar perbedaan antara wilayah di Indonesia timur bisa berkurang. (Gilar/Ali)