Ical: Presiden Buat Perppu Jika Kursi Pimpinan KPK Kosong

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie yakin lembaga KPK dan Polri sama-sama menyadari apa yang mereka lakukan. Dalam kondisi ini, [Aburizal ](/2172655 "")yang akrab disapa Ical berharap KPK tetap menunjukkan eksistensinya, meskipun para pemimpinnya sedang tersandung kasus hukum.

Ical menilai KPK dan Polri adalah dua lembaga hukum yang harus dilindungi secara utuh.

"Baik KPK dan Polri itu memiliki satu fungsi, penegak hukum. Harus dilindungi. Kedua-duanya tahu apa yang akan diperbuat, mereka tahu kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Karena mereka kan penegak hukum. Saya berharap meskipun pemimpin KPK sedang terkena masalah, KPK tetap ada," jelas Ical di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Ical menjelaskan, Presiden Jokowi hendaknya membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jika kursi kepemimpinan KPK kosong. Sebab, saat ini keempat pimpinan KPK tengah disorot dan beberapa di antaranya diduga terlibat kasus hukum.

Perihal pro dan kontra pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri, Ical yakin Jokowi dapat memutuskan sikap tanpa melanggar proses politik maupun hukum yang berlaku di Indoneia.

"Kita serahkan pada Presiden Jokowi yang mengatakan, pelantikan atau tidak pelantikan setelah praperadilan. Saya yakin beliau menghargai proses politik serta proses hukum. Saya sarankan jika kursi pemimpin KPK kosong, Presiden buat Perppu," tandas Ical. (Sun)