Sukses

Polisi Siap Berikan Catatan Perilaku FPI Bila Dibutuhkan

Rikwanto menegaskan, polisi tidak berwenang membubarkan ormas, hanya dapat memberikan sejumlah catatan.

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM terkait pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Kepolisian Polda Metro Jaya siap memberikan input atau catatan jika diminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembubaran FPI.

"Kepolisian dalam hal ini memberikan input saja apabila dibutuhkan tentang perilaku ormas yang di maksud," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Polda Metro Jaya, Selasa (11/11/2014).

Rikwanto menegaskan, polisi dalam hal pembubaran ormas tidak mempunyai kewenangan. Namun, polisi hanya dapat memberikan sejumlah catatan terkait rekam jejak ormas tertentu.

"Siapapun ormasnya, apalagi ormas tersebut dalam kaitan ada pelanggaran hukum, pelanggaran ketertiban umum dan lain-lain kita berikan input dan masukan. Nanti yang mengkaji adalah dari Kemenkumham maupun dari Kemendagri," tutur Rikwanto.

Rikwanto menambahkan, dalam hal pembubaran ormas tertentu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri dan Kemenkumham sebagai pihak yang berwenang dalam membubarkan ormas. Meskipun, seluruh kepala daerah di Indonesia mempunyai hak untuk merekomendasikan pembubaran ormas tertentu apabila dinilai melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.

"Itu silakan kepala daerah di mana pun berada mempunyai hak memandang dan menilai ormas manapun yang dianggap melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Mereka bisa mengajukan (pembubaran) kepada pihak ya g kompeten seperti kemenkumham, kemendagari untuk membahas dalam kaitan sampai ke titik pembubaran ormas," jelas Rikwanto.

Ahok sudah geram dengan tingkah laku FPI. Dia mengeluarkan surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kemendagri dan Kemenkumham.

Surat itu ditunjukkan langsung oleh Ahok setelah menggelar rapat dengan buruh. Ahok  menunjukkan dan menjabarkan alasan dirinya mengeluarkan surat itu.

"Jadi ini sudah resmi penandatanganan, besok tinggal penomoran, besok kita akan kirim ke Mendagri dan ke Menkum HAM untuk minta rekomendasi pembubaran FPI dari Indonesia," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin 10 November 2014 kemarin. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, politikus yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta

    Ahok

  • FPI

Video Terkini