Sukses

Jaga Tegaknya Demokrasi, Mahasiswa Suarakan Pendapat soal Politik Dinasti

Pimpinan Cabang Ikatan Mahasasiswa Muhammadiah (PC IMM) Jember berpendapat, Indonesia tengah dihadapkan dengan demoralisasi demokrasi, praktek politik tanpa nilai-etika dan moral serta jauh dari visi keummatan. Akibatnya, terjadi demoralisasi demokrasi yang luar biasa.

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Cabang Ikatan Mahasasiswa Muhammadiah (PC IMM) Jember berpendapat, Indonesia tengah dihadapkan dengan demoralisasi demokrasi, praktek politik tanpa nilai-etika dan moral serta jauh dari visi keummatan. Akibatnya, terjadi demoralisasi demokrasi yang luar biasa.

“Terdapat banyak keputusan yang dibuat seolah-olah sesuai aturan dalam demokrasi. Tetapi berujung pada tumbuhnya politik dinasti,” Kepala Bidang Hikmah Pimpinan Cabang Ikatan Mahasasiswa Muhammadiah (PC IMM) Jember Ahmad Firdaus.

Dia menyatakan, PC IMM Jember menolak politik dinasti. Menurut Ahmad, PC IMM Jember mendorong Pemilu 2024 berjalan bersih, bermartabat tanpa kecurangan.

“Melihat kondisi yang terjadi hari ini, Kami Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiah Jember mengacam dan menolak segala bentuk keputusan/kebijakan yang lekat akan kolusi dan nepotisme yang dapat menumbuh suburkan politik dinasti,” kritik Ahmad.

Ahmad menegaskan, demokrasi harus diselamatkan. Sebab menurut negara untuk menegakkan sumpremasi hukum yang berkeadilan, harus dimulai dari pembentukan hukum yang aspiratif dan pastisipatif pro rakyat dan bukan oligarki.

“Kami menyerukan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk cerdas dan cermat dalam menganalisa informasi agar tidak terbodohi,” tegas Ahmad.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Selektif Pilih Pemimpin

Ahmad berharap, masyarakat bisa selektif dalam memilih pemimpin di negara agar tidak terbelenggu dalam politik dinasti.

“Supremasi hukum yang pandang bulu telah menumbuhkan oligarki dan melahirkan banyak kebijakan yang lekat akan kolusi dan nepotisme yang membuat rakyat terdiskriminasi dan pada akhirnya membuat rakyat hanya dijadikan alat untuk melanggengkan adanya politik dinasti,” dia menandasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini