Kejagung Periksa 6 Saksi Kasus Korupsi Transjakarta

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa penyidik Kejaksaan Agung kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi mark up anggaran proyek pengadaan bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun.

"Dugaan tindak pidana korupsi bus TransJakarta 2013, 6 saksi diperiksa dari Dishub Pemprov, yakni Eni Qurnaeni selaku bendahara, Masdes Arroufi selaku mantan Kasubag Program dan Anggaran, serta 2 staf Kasubag Umum yakni Dewi Rosmayanti dan Ali Wardana," kata Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Arimuladi di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Sedangkan dari pihak swasta yang diperiksa yakni Direktur Utama PT Putra Adi Karya Jaya dan Direktur Utama PT Ifani Dewi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta hingga saat ini telah menyeret 4 tersangka. 3 Di antaranya adalah pegawai negeri sipil (PNS) dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Mereka adalah mantan Kadishub DKI Udar Pristono, Drajat Adhyaksa selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus TransJakarta dan Setyo Tuhu selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Tersangka Drajat dan Setyo sudah dijebloskan ke Rutan Salemba Cabang Kejagung, sedangkan Udar Pristono hingga kini belum ditahan.

Tersangka lain yang belum ditahan adalah Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto.

Jaksa Agung Basrie Arief menegaskan tak menutup kemungkinan jaksa penyidik akan membidik keterlibatan pihak lain dalam kasus ini dan tak berhenti pada 4 tersangka saja.

"Itu kan nanti penyidik yang melakukan evaluasi hasil pemeriksaan. Setelah evaluasi nanti baru ketahuan arah ke mana. Ada nggak keterlibatan orang lain di situ," kata Basrief di Kejagung, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Saat ditanya apakah jaksa penyidik akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Basrief menyatakan pihaknya belum sampai ke arah itu. "Itu saya kira secara detail Jampidsus nanti yang jelaskan. Tapi sejauh ini belum sampai ke sana," jelas Basrief. (Sss)