Sukses

Menengok Rumah Menteri di IKN yang Hampir Rampung, Diklaim Lebih Kecil Dibanding di Jakarta dan Pakai Produk Lokal

Rumah yang sedang dibangun itu di IKN terlihat lebih modern dari rumah menteri yang ada di Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara masih terus berlangsung. Saat ini, progres pembangunan mencapai 78 persen. "Rumah Tapak Jabatan Menteri ya, waktu terakhir 50 persenan berapa. Sekarang, sudah 78 persen,” ungkap Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga,

Pembangunan RTJM ini menjadi prioritas utama karena sejumlah Kementerian akan segera berpindah ke IKN mulai Juli 2024, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin oleh Menteri Basuki Hadimuljono.

Rumah menteri yang sedang dibangun itu terlihat lebih modern dari rumah menteri yang ada di Jakarta. Hal itu diketahui dari unggahan di kanall YouTube dan TikTok Dian Rana, 19 Februari 2024. Kita bisa melihat rumah menteri yang terlihat mewah dan dilengkapi furnitur dan alat-alat yang modern.

Beberapa peralatan seperti tempat tidur yang baru, lampu-lampu kristal yang terlihat mewah, hingga tempat makan yang simpel namun elegan. Kamar tidurnya pun terlihat seperti kamar-kamar di hotel bintang liima.

Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut rumah dinas menteri yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) berukuran lebih kecil dibandingkan rumah dinas yang ada di Jakarta saat ini.

Hal itu disampaikan Azwar Anas saat menjawab pertanyaan soal isu rumah menteri di IKN yang terkesan mewah hingga menjadi perbincangan publik. “Justru menurut saya rumah menteri yang sekarang (dibangun di IKN) lebih kecil dibanding rumah menteri yang di Jakarta. Lebih kecil, justru lebih kecil tanahnya, bangunannya juga lebih kecil,” kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut Azwar, dirinya tidak berbicara soal mewah atau tidaknya rumah dinas menteri di IKN, namun menurutnya ukuran rumah dinas menteri di IKN lebih kecil. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan interior dan furnitur rumah tapak jabatan menteri di IKN menggunakan produk lokal.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

36 Unit Rumah Jabatan Menteri

Pembangunan rumah jabatan menteri ini merupakan bagian dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur, sehingga diharapkan para menteri bisa tinggal dan bekerja di IKN. Di tahun ini, Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia rencananya akan dilaksanakan di IKN, sehingga pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan furnitur juga harus diselesaikan dengan baik.

Dilansir dari Antara, 16 Februari 2024, sebanyak 36 unit rumah jabatan menteri dibangun Kementerian PUPR di lokasi persil 104 sebanyak 24 unit dan persil 105 sebanyak 12 unit lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas dan proses pembangunan dimulai sejak 7 Desember 2022 lalu.

Kementerian PUPR terus mempercepat pekerjaan pembangunan 36 unit rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Saat ini setidaknya sudah ada sekitar 32 unit yang telah terbangun serta dilaksanakan penanaman pohon penghijauan di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.

Kementerian PUPR juga berupaya memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada dan meminimalisir adanya penebangan pohon, sehingga lingkungan tetap hijau. Terdapat dua desain rumah yang dibangun di KIPP IKN, yakni tipe downslope sebanyak 11 unit dan tipe upslope 25 unit.

 

3 dari 4 halaman

12 Tower Rusun ASN

Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara paralel dengan lanskap di lapangan dan para pekerja juga menanam pohon penghijauan serta menata pedestrian pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan sehingga lingkungan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni.

Pemerintah juga akan memulai pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pada Agustus 2024.. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan 12 tower rusun ASN bisa digunakan.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantata (IKN), Danis Sumadilaga menerangkan, 12 tower ASN itu ditarget rampung Juni 2024 mendatang. "Insyaallah tercapai. Progresnya sampai dengan saat ini sudah sekitar 30 persen," ucap Danis kepada Liputan6.com, Senin, 26 Februari 2024, melansir kanal Bisnis Liputan6.com.

Dia menegaskan, khusus kepindahan ASN ke IKN kloter pertama, tower hunian ASN itu yang jadi poin utama. Di sisi lain, ada persiapan dalam konteks pembangunan keseluruhan infrastruktur IKN. "Pada Bulan Juni 2024 ditargetkan 12 Tower Rusun ASN dan Hankam dengan total 720 unit dapat fungsional," jelasnya.

 

4 dari 4 halaman

Pembangunan Rusun

Perlu diketahui, tower ASN masuk dalam pembangunan infrastruktur batch II IKN. Hingga 22 Februari 2024, pembangunan batch 2 telah mencapai 24,32 persen. Sementara itu, untuk batch I sudah mencapai 76,4 persen. Sehingga totalnya rata-rata mencapai 43,19 persen.

Merujuk catatan Ditjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rusun PNS dan Hankam berlokasi tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare.

Secara keseluruhan, dari 47 tower rusun PNS dan Hankam memiliki total 2.820 unit, dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri dari 31 rusun untuk ASN dengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang.

Kemudian Rusun Hankam terdiri dari 7 rusun untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Jumlah itu tampak masih kecil dari rencana pemindahan ASN yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB. Pasalnya, kurang lebih 12 ribu pegawai terdiri dari JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana dari 38 Kementerian/lembaga secara bertahap pindah ke IKN sampai dengan Desember 2024.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.