Beragam Jenis dan Hak Kekayaan Intekektual yang Didapatkan Seniman Grafis

Dari sisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pada prinsipnya semua karya pelaku ekonomi kreatif dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah didefinsikan sebagai sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Kekayaan Intelektual mengacu pada kreasi pikiran, seperti invensi; karya sastra dan artistik; desain; dan simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual tersebut.

Menurut Dr Sabartua Tampubolon, SH, MH selaku Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Kemenparekraf pada Liputan6.com, Kamis, 11 Januari 2024, dalam perkembangannya, berdasarkan Perpres 96 Tahun 2019 jo Perpres 97 Tahun 2019, di Indonesia terdapat 17 (tujuhbelas) subsektor Ekonomi Kreatif.

Hal itu meliputi subsektor aplikasi, pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner musik, penerbitan periklanan, seni pertunjukan, seni rupa serta televisi dan radio. Seluruh karya milik pelaku ekonomi kreatif yang termasuk dalam cakupan subsektor ekonomi kreatif merupakan kekayaan intelektual yang dapat dilindungi HKI.

HKI diperoleh lewat sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif atau first to file system mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk pelindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Terdapat beberapa rezim HKI yang menggunakan sistem konstitutif seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terbaru.

Sedangkan sistem deklaratif (first to use system) merupakan sistem pelindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran HKI untuk memperoleh pelindungan hukum, karena perlindungan hukum bersifat otomatis sejak karya tersebut dipublikasikan meskipun tidak didaftarkan. Pelindungan hukum bagi pencipta pertama telah dijamin oleh undang-undang. Sistem deklaratif berlaku untuk rezim Hak Cipta dan Rahasia Dagang. Untuk Hak Cipta, dapat dilakukan pencatatan namun tidak bersifat wajib

"Sebagai informasi, pelindungan HKI dapat diproses ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Proses pendaftaran dan pencatatan sudah menggunakan proses digital dan dapat diakses melalui: https://dgip.go.id/,” terang Sabartua Tampubolon.

“Situasi dan perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah mengalami kemajuan, meskipun sosialisasi dan edukasi HKI masih sangat perlu ditingkatkan, bukan saja di kalangan pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga masyarakat luas. Proses kreatif dan inovasi akan terus berkembang, apabila penghargaan terhadap sebuah karya kreatif dan inovasi tersebut juga terjamin," tambahnya.

Dalam kaitan ini, Kemenparekraf/Baparekraf terus berupaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif sekaligus perlindungan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama Kemenparekraf/Baparekraf yang diupayakan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif melalui:

1. Peningkatan Nilai tambah Ekonomi Kreatif

Pada 2022, nilai tambah ekonomi kreatif mencapai kurang lebih Rp1.280 triliun, sedangkan tahun 2023 sesuai data hingga September 2023 mencapai Rp1.050,44 triliun rupiah.

Pada tahun 2022, ekspor ekonomi kreatif Indonesia mencapai 26,94 miliar dolar AS. Sedangkan pada 2023, sesuai data per September 2023 ekspor ekonomi kreatif senilai 17,38 miliar dolar AS.

3. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Pada 2022 jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif Indonesia mencapai 23,98 juta orang, sedangkan tahun 2023 sudah mencapai 24,34 juta orang yang menjadi tenaga kerja ekonomi kreatif.

“Dalam pengembangan HKI, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) dalam pengembangan IP Branding,” jelas Sabartua Tampubolon.

Sementara itu, Ari Juliano Gema selaku Partner di kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners mengatakan, pelindungan hak cipta pada dasarnya memberikan hak kepada seniman grafis untuk melarang pihak lain atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya, dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam UU Hak Cipta. 

Hak cipta pada dasarnya terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral terdiri dari hak untuk diakui sebagai pencipta dari karyanya (hak atribusi), dan hak agar karyanya tidak dimutilasi atau dimodifikasi (hak integrasi). Sedangkan hak ekonomi pada dasarnya terdiri dari hak mengumumkan dan hak menggandakan.

Perlindungan hak cipta bersifat deklaratif, artinya pelindungan hak cipta secara otomatis diterima pencipta sejak pertama kali karyanya dipublikasikan. “Namun, seniman grafis dapat juga mencatatkan karyanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan yang dapat menjadi bukti awal apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta atas karyanya,” jelas Ari pada Liputan6.com, Jumat, 12 Januari 2024.

Ia menambahkan, dengan berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI) saat ini, setiap orang dapat dengan mudah menggunakan aplikasi generative AI untuk menghasilkan karya grafis. Padahal pengembang generative AI tersebut kemungkinan besar menggunakan karya-karya seniman grafis sebagai data latihnya, yang dilakukan secara tanpa izin, tanpa atribusi, dan/atau tanpa kompensasi.

Karya-karya yang dihasilkan generative AI tersebut mungkin saja tidak orisinal karena mengandung unsur-unsur yang bersifat substansial dari karya-karya grafis yang menjadi data latihnya.

“Oleh karena itu, para seniman grafis perlu menyadari hak-haknya terhadap kemungkinan penggunaan karya-karyanya sebagai data latih dalam pengembangan generative AI secara tanpa izin, tanpa atribusi, dan/atau tanpa kompensasi,” pungkasnya.