99 Persen Tanaman Tidak Selamat dari Kebakaran Hutan dan Lahan di Gunung Arjuno

Sebagai upaya percepatan penanganan darurat karhutla di Gunung Arjuno, Kepala BNPB menyebut, upaya pengendalian paling efektif dilakukan dengan cara pemadaman darat. Karena itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) darat harus dilakukan dengan melibatkan personel dari unsur-unsur forkopimda terkait.

"Satgas darat itu yang efektif. Kalau tanpa satgas darat, bohong itu kita bisa memadamkan api," ujar dia.

Menurut Suharyanto, pemadaman melalui darat memiliki kelebihan, yakni tim lebih mampu menjangkau lokasi dan dapat mengetahui secara persis posisi titik api. Juga, dapat lebih fokus dan terpusat sehingga api dapat dipadakan dengan sempurna.

Lebih lanjut, satgas darat juga dinilai lebih efisien dibandingkan cara lain, seperti water bombing, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), atau upaya lain. Menyinggung pemadaman udara, termasuk menggunakan operasi water bombing, Suharyanto mengatakan, strategi itu jadi langkah terakhir dalam mengatasi karhutla di suatu wilayah. 

Secara teknis, Suharyanto menjelaskan, operasi water bombing membutuhkan penampungan sumber air yang besar untuk diangkut menggunakan pesawat menuju titik api, yang mana lokasi sumber air akan lebih sulit ditemukan pada musim kemarau seperti sekarang.

"Operasi udara itu jalan terakhir. Jadi operasi darat dulu dilakukan. Jangan sampai menunggu api membesar. Kalau api membesar, sia-sia (usaha) kita (memadamkan api)," sebutnya.

Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk operasi water bombing sangat mahal. Suharyanto mengaku bahwa operasi water bombing membuat negara harus mengeluarkan anggaran senilai kurang lebih Rp150 juta untuk satu jam penerbangan mengangkut dan menyiramkan air di titik-titik hot spot.

"Kasihan negara bayar mahal," katanya. Di kesempatan yang sama, Suharyanto mendorong semangat seluruh anggota satgas agar lebih maksimal dalam upaya pemadaman darat karhutla, termasuk menyosialisasikan pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bersama-sama menjaga lingkungan agar tidak terjadi karhutla di kemudian hari.

Sebab, menurut prakiraan BMKG, awal musim hujan akan dimulai pada November 2023. Artinya, potensi karhutla yang dipicu kekeringan akibat musim kemarau masih akan berlangsung setidaknya dalam dua bulan ke depan. "Berarti kita semua harus siap. Pasti masih ada kekeringan dan kebakaran-kebakaran. Tolong ini betul-betul dijaga," pintanya.

Pemerintah Indonesia melalui BNPB kemudian menyerahkan bantuan berupa Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp750 juta pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh Suharyanto pada Sekretaris Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

BNPB juga memberi dukungan berupa logistik dan peralatan berupa pompa jinjing 10 buah, pompa kapasitas besar dua buah, pompa kapasitas sedang lima buah, set nozle 40 buah, tabung oksigen 50 buah, dan Alat Pelindung Diri (APD) 100 set.

Melalui bantuan itu, Suharyanto berharap percepatan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih maksimal. Menerima dukungan itu, pihak Pemprov Jawa Timur mengapresiasi dan berterima kasih pada BNPB.

Menurut Adhy, dukungan BNPB untuk penanganan karhutla di Jawa Timur turun sangat cepat. Adhy mengakui bahwa sehari setelah pihaknya mengirimkan permohonan, helikopter water bombing tiba di Jawa Timur. 

Lebih lanjut, seluruh unsur forkompimda setempat berkomitmen akan melaksanakan apa yang sudah diarahkan Kepala BNPB dalam kaitan percepatan penanganan karhutla, baik dari pemadaman dengan satgas darat maupun udara, sosialisasi pada masyarakat, dan penegakkan hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Pasalnya, menurut hasil investigasi sementara, karhutla di Gunung Arjuno diduga terjadi karena ulah manusia. " Ini faktor manusia, namun kami perlu mendalami apakah ini dari pemburu atau pendaki atau yang lain. Kami berkomitmen akan melaksanakan seluruh arahan dari BNPB," klaim Adhy.