Kemenparekraf Singgung Pentingnya HaKI Karya Fotografi di Pameran Foto Rekam Jakarta 24+

Pada penyelenggaraan Rekam Jakarta 24+ tersebut, PFI Jakarta juga bekerja sama dengan PT. Privy Identitas Digital (Privy) yang merupakan penyelenggara setifikasi elektronik tersertifikasi dan penyelenggara tanda tangan elektronik yang dapat menjadi solusi dalam melindungi HaKI para pewarta foto di era digitalisasi. 

"Dengan terlindungnya Hak Kekekayaan Intelektulal (HaKI), kami selaku pekerja profesi dapat terus menghadirkan ragam visual serta terciptanya kesejahteraan bagi Pewarta Foto," harap Ketua PFI Jakarta, Hermann Zakharia.

Tidak hanya Pameran dan Penerbitan Buku Foto Jurnalistik, Rekam Jakarta tahun ini juga mengapresiasi para Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta yang telah berdedikasi merekam serta mengabarkan kepada khalayak segala peristiwa yang terjadi di Jakarta melalui Privy x PFI Jakarta Megapolitan Award. Penghargaan diberikan kepada dua anggota Pewarta Foto Indonesia Jakarta berdasarkan dua kategori, yakni foto tunggal dan foto cerita.

Di kota heterogen penuh dinamika yang tampak tidak pernah tidur ini, 24 jam sehari terasa kurang, khususnya dalam membangkitkan kembali banyak hal yang sebelumnya lesu terpapar pandemi. "Melalui pameran foto Rekam Jakarta 24+ ini, kami selaku pekerja profesi menghadirkan ragam visual tentang kota ini dengan kisah dari setiap wajah yang pernah menghampiri Ibu Kota ini," sambung Hermann.

Para pekerja seni dan ekonomi kreatif kini bisa menjadikan produk kekayaan intelektual atau HaKI (Hak Kekayaan Intelektual), seperti film dan lagu dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan hutang ke lembaga keuangan bank maupun non bank. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 12 Juli 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi pelaku ekonomi kreatif.  Dalam aturan itu, setidaknya ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia yang bisa dijadikan jaminan utang di perbankan, yakni pengembang permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, dan fesyen.

Lalu, kuliner, film animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Hasil karya kreatif itu juga termasuk konten yang diunggah ke YouTube, dan mendulang banyak views.

Valuasi HaKI bisa dilihat dari potensi pendapatan yang bakal diterima. Lembaga keuangan akan menentukan tinggi rendahnya nilai kekayaan intelektual. Namun, hasil karya ekonomi kreatif tak serta merta bisa menjadi jaminan hutang.

Menurut mantan Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema, setidaknya ada empat persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pertama, proposal pembiayaan.

Kedua, memiliki usaha ekonomi kreatif. Ketiga, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif.  Keempat, memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

"Setelah empat syarat taid dipenuhi, pihak lembaga keuangan bank dan nonbank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat Kekayaan Intelektual (KI) milk pelaku ekonomi kreatif, serta akan memberi penilaian terhadap KI-nya yang akan dijadikan agunan," terang Ari pada Liputan6.com, 18 Agustus 2022.

Verifikasi yang dilakukan terhadap KI seperti tertuang dalam pasal 8, yaitu:

1. Verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif;

2. Verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau nonsengketa;

3. Penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan;

4. Pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;

5. Penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian.