Hanya 9 Persen Sampah Plastik yang Berhasil Didaur Ulang di Seluruh Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) melaporkan pada Selasa, 22 Februari 2022, bahwa kurang dari 10 persen sampah plastik di seluruh dunia yang berhasil didaur ulang. Karena itu, pihaknya menyerukan solusi terkoordinasi menjelang negosiasi perjanjian plastik internasional.

Dilansir dari Japan Today, Kamis, 24 Februari 2022, OECD mencatat 460 juta ton plastik digunakan tahun lalu. Jumlahnya hampir dua kali lipat dari 2000. Selama periode tersebut, jumlah sampah plastik meningkat lebih dari dua kali lipat, jadi 353 juta ton.

Setelah perhitungan, dinyatakan bahwa hanya sembilan persen sampah plastik yang berhasil didaur ulang. "Sementara, 19 persen dibakar dan hampir 50 persen dibuang ke tempat pembuangan sampah. 22 persen sisanya dibuang di tempat pembuangan sampah yang tidak terkendali, dibakar di lubang terbuka, atau bocor ke lingkungan," kata OECD Global Plastics Outlook yang berbasis di Paris, Prancis.

Pandemi COVID-19 sempat membuat penggunaan plastik menurun hingga 2,2 persen pada 2020 dibanding tahun sebelumnya. Namun, penggunaan plastik sekali pakai telah meningkat seiring pemulihan ekonomi. Laporan itu menggarisbawahi bahwa plastik menyumbang 3,4 persen dari emisi rumah kaca global pada 2019.

90 persen dari produksi dan konversi plastik berasal dari bahan bakar fosil. OECD pun mengusulkan serangkaian "pengungkit" untuk mengatasi masalah pemanasan global dan polusi yang merajalela.

Ini termasuk mengembangkan pasar untuk plastik daur ulang yang hanya mewakili enam persen dari total sebagian besarnya karena harga lebih mahal. "Penting juga bagi negara-negara untuk menanggapi tantangan dengan solusi terkoordinasi dan global," ucap Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam laporan tersebut.

Cormann menambahkan, teknologi baru terkait pengurangan jejak lingkungan dari plastik hanya 1,2 persen dari semua inovasi yang berkaitan dengan produk. Ia juga menyinggung bahwa kebijakan harus menahan konsumsi secara keseluruhan dan sejalan dengan "siklus hidup plastik yang lebih sirkular."

OECD menyarankan investasi 28 miliar dolar per tahun untuk membantu negara-negara miskin mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah. Laporan tersebut muncul kurang dari seminggu sebelum Majelis Lingkungan PBB dimulai pada 28 Februari 2022 di Nairobi. Pertemuan itu diharapkan mencanangkan perjanjian plastik di masa depan yang saat ini belum ada kejelasan.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sampah plastik bisa disulap menjadi lukisan indah di tangan seorang seniman asal Tanah Karo, Sumatera Utara, Edy Suranta Ginting. Edy menggabungkan kecintaannya kepada seni dengan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

2 dari 5 halaman

Perjanjian Bersejarah

Menanti Jamur dan Bakteri Potensial Pengurai Sampah Plastik — Ilustrasi botol plastik. (dok. Tanvi Sharma/Unsplash.com)

AFP melaporkan, diperkirakan lebih dari 100 negara akan berkumpul di Nairobi untuk mengambil langkah pertama menuju pembentukan perjanjian global untuk mengatasi krisis sampah plastik. Pemerintah negara-negara di dunia memang tengah berada di bawah tekanan yang kian meningkat untuk bersatu dalam tindakan melawan momok limbah plastik global.

Para negosiator sedang menyusun kerangka kerja untuk perjanjian plastik yang mengikat secara hukum. Menurut para diplomat, ini merupakan perjalanan lingkungan paling ambisius sejak Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim. "Ini adalah momen besar. Ini adalah salah satu (momen) bersejarah," Inger Andersen, kepala Program Lingkungan PBB (UNEP), mengatakan.

3 dari 5 halaman

Rincian Kebijakan untuk 2 Tahun Mendatang

Ilustrasi sampah plastik (dok.unsplash/ Nick Fewings)

Kendati demikian, ruang lingkup yang tepat dari perjanjian itu masih harus didefinisikan. Ada proposal bersaing yang sedang disusun menjelang KTT lingkungan PBB selama tiga hari mulai Senin, 28 Februari di Nairobi.

Para pemimpin dunia dan menteri lingkungan bertemu secara langsung. Mereka diharapkan memulai proses perjanjian dengan menunjuk komite negosiasi untuk menyelesaikan rincian kebijakan selama dua tahun ke depan.

Tapi, lebih dari 50 negara, bersama dengan ilmuwan, bisnis, dan kelompok lingkungan, secara terbuka menyerukan peraturan baru yang keras tentang industri untuk mengekang aliran plastik yang memasuki lingkungan.

Ini dapat mencakup pembatasan produksi plastik baru yang terbuat dari minyak dan gas, mendesain ulang produk untuk membuat proses daur ulang lebih mudah atau tidak berbahaya, dan menghapus barang sekali pakai secara bertahap.

4 dari 5 halaman

Koordinasi Global

Ilustrasi sampah plastik di laut. (dok. unsplash @naja_bertolt_jensen)

Banyak negara, termasuk produsen sampah plastik besar, seperti Amerika Serikat dan China, telah menyatakan dukungan umum untuk sebuah perjanjian, tapi tidak mendorong tindakan spesifik. Namun, ada konsensus luas bahwa negara-negara yang bertindak sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah, dan tanggapan global yang terkoordinasi diperlukan.

Sejak 1950-an, tingkat produksi plastik telah tumbuh lebih cepat daripada bahan lain, jauh melampaui upaya nasional untuk menjaga kebersihan lingkungan. Saat ini, sekitar 300 juta ton sampah plastik diproduksi setiap tahun. Sementara, kurang dari 10 persen didaur ulang, dengan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan sampah atau lautan.

Menurut beberapa perkiraan, plastik senilai truk sampah dibuang ke laut setiap menit, mencekik kehidupan laut dan mencemari garis pantai di seluruh dunia. Partikel mikroskopis plastik juga bisa masuk ke rantai makanan, hingga akhirnya bergabung dengan makanan manusia.

"Ini bukan sesuatu yang berhenti di perbatasan. Seperti yang kita ketahui dari plastik di lautan ... sampahmu menjadi sampahku, dan sampahku jadi sampahmu," kata Andersen.

Kelompok lingkungan tetap waspada dan menginginkan target konkret, serta mekanisme penegakan diabadikan dalam perjanjian untuk memastikan akuntabilitas. "Kami sedang melihat sesuatu yang mengikat secara hukum dan memiliki konsekuensi, bukan hanya sebuah perjanjian yang dapat ditandatangani oleh orang-orang," kata Erastus Ooko dari Greenpeace Afrika. (Natalia Adinda)

5 dari 5 halaman