Investor Inggris Diajak Menpar Investasi di Sektor Pariwisata

Liputan6.com, London Kesempatan Indonesia briefing di London, Inggris, pada Selasa (19/9/2017), dijadikan momentum Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia (RI), Arief Yahya, untuk promosi investasi. Lewat even yang diinisiasi Kedutaan Besar Indonesia untuk United Kingdom (UK) dan Irlandia itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengajak pengusaha benua biru Eropa berdiskusi dan membangun business opportunity di sektor pariwisata Indonesia yang ibarat kuncup bunga, tak lama lagi bakal merekah indah berwarna-warni.

Kegiatan yang dilaksanakan pukul 09.00 waktu setempat tersebut dihadiri berbagai kalangan dan publik Inggris, terutama para stakeholders terkait. Pengusaha, pemerintah, media, akademisi, dan unsur lainnya, dijadwalkan hadir di even itu. Mereka akan diberi penjelasan dan pemahaman tentang sektor pariwisata Indonesia yang tengah bergeliat kencang. Sektor yang pertumbuhannya tertinggi di ASEAN, mencapai 20 persen.

Para investor dan kalangan pebisnis juga akan dipaparkan tentang natural and resources Indonesia yang berada di urutan 14 terbaik dunia berdasarkan data World Economic Forum 2017. Sektor pariwisata juga akan mendorong sektor lainnya untuk ikut nimbrung memaparkan semua potensinya. Semua ini dipaparkan dengan detail di Gedung Kedutaan Besar Indonesia untuk UK dan Irlandia yang beralamat di 30 Great Peter Street, London, SW1P 2BU.

"Acara ini tujuannya memberikan update mengenai kondisi terkini Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta potensi bisnis di sektor trade, tourism dan investment (TTI)," ujar Hiramsyah S. Thaib, Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Selasa (19/9/2017).

Ia mengatakan, peluang investasi di sektor pariwisata Indonesia sangatlah besar. Sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan yang dipastikan bakal menarik minat investor.

Pertama, pariwisata tercatat sebagai penyumbang PDB, devisa, dan lapangan kerja yang paling mudah dan murah. Pada 2017, pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-42 dalam Tourism Competitiveness Index Ranking.

Proyeksi pendapatan negara, berdasarkan data Pusdatin Kemenpar pada 2014, mengungkapkan bahwa pariwisata menjadi sektor inti dan menjadi sumber devisa tertinggi pada 2020 kelak.

"Jauh meningkat dibanding sektor minyak dan gas bumi," ucap Hiramsyah.

Untuk mengejar target tersebut, Presiden Joko Widodo sendiri telah menetapkan bahwa pariwisata sebagai leading sector yang wajib didukung kementerian lainnya. Realisasinya berupa pembentukan 10 Bali baru atau juga yang dikenal sebagai 10 destinasi pariwisata prioritas dengan formulasi strategi pengembangan 3A, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pemasaran Mancanegara Kemenpar, I Gde Pitana, mengatakan bahwa yang dipaparkan kepada para stakeholders adalah 10 Bali Baru tersebut. Itu artinya, Danau Toba di Sumatera Utara, dengan proyeksi performa pada 2019 sebanyak 1.600 miliar dolar AS, ikut dipaparkan. Begitu juga Tanjung Kelayang, Bangka Belitung, dengan proyeksi performa pada 2019 sebanyak 4.000 miliar dolar AS.

Setalah itu, Kota Tua dan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta-Kepulauan Seribu, dengan proyeksi performa 1.500 miliar dolar AS, Borobudur, Magelang, dengan proyeksi performa 1.500 miliar dolar AS, Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur, dengan proyeksi performa 1.400 miliar dolar AS,

Mandalika, Lombok dengan proyeksi performa 3.000 miliar dolar AS, juga Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dengan proyeksi performa 1.200 miliar dolar AS.

Kemudian, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dengan proyeksi performa sebanyak 1.500 miliar dolar AS, Morotai di Maluku Utara dengan proyeksi performa 2.900 miliar dolar AS.

"Implementasi pengembangan 10 Bali Baru tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan terangkum dalam rumus ABCGM, yakni academic, business, community, government, dan media," kata Pitana.

Sementara itu, realisasi investasi di destinasi-destinasi tersebut memiliki perbandingan, di mana jumlah investor asing jauh melebihi investor lokal.

Sebagai penunjang, Menteri Pariwisata juga telah menetapkan program KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus, dengan menitikberatkan di insentif pajak, import duty dan pajak-pajak tambahan lainnya, serta regulasi industri yang dilibatkan.

"Di samping itu, promosi melalui media juga dilakukan sebagai upaya penyebarluasan informasi dan memasarkan program 10 Bali Baru tersebut kepada masyarakat dunia, dengan 2 penghargaan yang diraih sekaligus dalam Kompetisi Video Pariwisata Dunia UNWTO," ujar Pitana.

Menteri Pariwisata, Arief Yahya, pun menyambut baik acara yang digagas oleh Rizal Sukma, Duta Besar Indonesia untuk UK dan Irlandia tersebut. Dia tak ragu mengundang investor Eropa yang bergerak di sektor pariwisata untuk menanamkan modal ke destinasi yang punya atraksi berbasis alam, budaya, dan buatan yang sedang berkembang seperti Indonesia.

“Saat inilah timing untuk investasi jangka panjang di bidang pariwisata. Ini lebih banyak investasi pembicaraanya, memperkenalkan destinasi-destinasi prioritas kita untuk sebagai peluang investasi,” ucap Arief.

Bagi Marketeer of The Year 2013 versi MarkPlus tersebut, tourism adalah pintu pembuka trade and investment yang paling efektif. Pariwisata sebagai driver di sektor perdagangan dan investasi.

“Forum ini intinya mempertemukan mereka para stakeholders untuk kemudian diajak untuk berinvestasi di Indonesia, berdagang dan wisata,” kata Arief.

Peluangnya pun tergolong besar. Maklum, sejumlah tokoh penting ikut hadir di tengah acara. Selain Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk UK dan Irlandia, ada Perdana Menteri UK Utusan Khusus Perdagangan Indonesia dan ASEAN, Richard Graham, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Yohana S. Yembise, serta Ketua Satuan Tugas Bank Indonesia untuk Rapat Tahunan IMF/WB 2018, Peter Jacob.

Sementara itu, pembicara yang hadir, selain Hiramsyah S. Thaib adalah Aida Budiman selaku Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia, Philip Jusario Vermonte selaku Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Siswo Pramono selaku Ketua Perencanaan Kebijakan dan Agen Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Sondang Anggraini selaku Deputi Perwakilan Tetap/Duta Besar untuk Isu-isu WTO Sektor Indonesia di Jenewa, serta Rainer Haryanto selaku Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas.


(*)