Sukses

669 Perlintasan Sebidang di Jawa Timur Tidak Berpalang Pintu

Sebagian besar jalur kereta saat ini di Jawa Timur sudah double trek dan kecepatan kereta sudah dinaikkan menjadi sekitar 100 km per jam.

Liputan6.com, Surabaya Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti 669 perlintasan sebidang yang tidak menggunakan palang pintu dan alarm Early Warning System (EWS) di Jawa Timur (Jatim).

"Ada sekitar 669 yang tidak berpalag pintu atau 60 persen dari total lintas sebidang yang jumlahnya sekitar 1082 titik perlintasan sebidang di Jawa Timur," ujar BHS usai meninjau perlintasan sebidang di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Minggu (7/7/2024).

Pria yang merupakan anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 ini menyebut, permasalahan ini adalah tugas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah untuk memperhatikan keselamatan masyarakatnya.

"Dan juga keselamatan kereta api yang akan melintas di lintas sebidang dengan memasang segera palang pintu dan alarm EWS agar tidak terjadi kecelakaan yang membawa korban," ucap BHS.

Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini mengatakan, sebagian besar jalur kereta saat ini di Jawa Timur sudah double trek (jalur ganda) dan kecepatan kereta sudah dinaikkan menjadi sekitar 100 km per jam.

Jumlah trainset atau rangkaian kereta sudah ditambah sehingga traffic di lintas sebidang semakin banyak. Oleh karena itu, harus seimbang dengan tingkat keselamatan di lintasan sebidang tersebut. 

Terbaru, BHS juga memberikan perhatian terhadap peristiwa seorang warga meninggal tertabrak kereta Argo Wilis tujuan Bandung-Surabaya di perlintasan Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo.

Salah satu yang menjadi sorotan BHS yakni, alarm Early Warning System (EWS) serta palang pintu di Perlintasan Sebidang KA double trek di Desa Seketi. 

Disitu, EWS sudah terpasang sekitar tiga bulan yang lalu dan ternyata belum difungsikan karena terkendala daya listrik.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Beri Santunan

“Alarm warning sytem yang sudah dipasang sebelum lebaran, tapi ternyata belum bisa diopeasikan sampai sekarang. Ini karena listrik masih dibawah kemampuan alarm warnings sytem. Saya sudah telephone Pak Kadis (Kadishub Sidoarjo) agar mempercepat pemfungsian alarm EWS di lintasan sebidang tersebut," ucapnya.

BHS mengusulkan, alat pendeteksi kereta yang berhubungan dengan alarm, diletakkan di atas jarak minimal 2 kilometer dari perlintasan sebidang. 

"Maka pada saat kereta akan melewati perlintasan sebidang, alarm sudah berbunyi. Alarm yang bunyi akan mengingatkan kepada petugas maupun pengguna jalan agar memperhatikan pintu perlintasan," ujarnya.

BHS mengatakan, perlintasan sebidang di Desa Seketi, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo ini merupakan jalur double trak atau rel ganda biasanya terjadi persimpangan kereta dari dua jurusan. 

"Kalau ada hal seperti itu memang harus ada informasi tambahan dari petugas kepada masyarakat pengguna jalan raya agar lebih hati-hati," ucapnya.

"Saya juga menyumbangkan satu set alat pengeras suara (toa) untuk informasi ke pengendara jalan raya sehingga mereka bisa berhati-hati dan tidak menjadi korban tertabrak kereta lagi, karena tidak tahu ada kereta yang bersimpangan di lintas sebidang," ujar BHS.

Usai meninjau perlintasan, BHS juga menyempatkan berkunjung ke rumah duka dan memberikan santunan kepada keluarga korban tabrakan kereta api.

BHS berharap PT Jasa Raharja bisa jemput bola untuk memberikan santunan kepada keluarga korban. Terlebih keluarga korban juga tidak punya motor untuk mengurus asuransi di PT Jasa Raharja lantaran kendaraan korban rusak.

BHS juga meminta agar Kementerian Keuangan tak mengurangi anggaran  infrastructure, maintenance and operation (IMO) kereta api. Tujuannya agar  pelayanan dan fasilitas KA di Indonesia bisa dioptimalkan.

“Infrastruktur dan fasilitas angkutan umum khususnya KA harus diprioritaskan sebaik mungkin karena menyangkut keselamatan nyawa publik," ucapnya.

BHS menegaskan, anggaran IMO ini tidak boleh dikurangi karena maintenance akan berpengaruh terhadap keselamatan dan infrastruktur harus bagus, apalagi operasional ini juga sangat penting. 

"Maka kami mengharapkan jika hal-hal itu dijalankan dengan baik akan meminimalisir kejadian yang memakan korban lagi di perlintasan KA," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini