Sukses

Cerita Said Abdullah Mulai Risau Dengan Fenomena Kebijakan Bansos, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku mulai risau terhadap fenomena kebijakan bansos yang lebih kental aspek politiknya ketimbang aspek teknokrasinya.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, politisasi bansos membuat program penyaluran menjadi tidak tepat sasaran.

“Yang saya khawatirkan, target menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu dipelopori langsung oleh Bapak Presiden,” ujar Said Abdullah, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, Menteri Sosial yang seharusnya menjadi ujung tombak penyaluran bansos karena datanya 18,8 juta penerima bansos ada di Kemensos tidak dilibatkan, malah diambil alih badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu.

Selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) itu dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan.

“Kalau kemudian lembaga lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” cetus dia.

Said mulai risau menyikapi diskursus publik selama hampir enam bulan ini yang menyoal bansos. Isu itu kini menyeruak dan hangat diperbincangkan kembali oleh masyarakat.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kontroversi

Menurutnya, intensitas Presiden Jokowi menyebarkan bansos menjelang pemilu menjadi kontroversi. Apalagi, katanya, salah satu kontestan Pilpres 2024 adalah anaknya sendiri.

“Saya juga sudah berulang kali menegaskan bahwa bansos adalah cara menanggulangi kemiskinan ekstrem, sebab kelompok miskin ekstrem adalah warga kita yang tidak memiliki sumber daya apa pun, dan secara fisik sudah tidak produktif seperti rumah tangga lanjut usia tanpa keluarga," ujarnya.

Oleh sebab itu, peran bansos secara kebijakan diperlukan untuk rakyat. Bansos akan efektif menolong rumah tangga miskin, secara tepat waktu dan sasaran.

Said menegaskan, perlu konsisten agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat itu berdampak maksimal. Menurutnya, penyaluran bansos pada tiga bulan pertama pada rentang Januari-Maret 2024 disalurkan minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.

“Jika disalurkan sebelum pemilu, jelas sekali motif politik, menggunakan program APBN untuk pemenangan pilpres. Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik,” sindir Said.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.