Berpeluang Jadi Menteri PU, Hermanto Dardak Serahkan ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat calon Menteri Pekerjaan Umum di Kabinet Jokowi-JK. Munculnya nama Hermanto karena latar belakang dirinya yang merupakan seorang profesional birokrat yang juga dikenal dekat dengan Jokowi selama menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Namanya beberapa kali juga sempat disebut dalam survei-survei tentang Kabinet Jokowi-JK untuk menduduki beberapa jabatan menteri. Terkait hal itu, Hermanto mengaku enggan berandai-andai. Menurutnya untuk menentukan siapa yang akan menjabat sebagai menteri, merupakan hal prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih.

"Saya tidak bisa banyak berkomentar, karena itu hak prerogatif Presiden," ujar Hermanto di Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Hermanto secara tegas juga menyebutkan dirinya tidak ingin mendahului keputusan Jokowi. Ia saat ini ingin fokus selesaikan tugasnya terlebih dahulu di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang penting, saya fokus dulu menjalankan tugas saya yang sekarang," tegas Hermanto.‎

Kedetakan Hermanto dengan Jokowi secara profesional sudah terjalin lama, sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden. Keduanya bahkan beberapa kali saling mengundang untuk melaksanakan rapat bersama menentukan suatu kebijakan terkait program Pemprov DKI dan Kementerian PU.

Beberapa di antaranya saat konsultasi publik MRT, peresmian rumah pompa Waduk Pluit, hingga belum lama ini setelah terpilih, Jokowi mengajak Hermanto dalam blusukan pertamanya sebagai Presiden terpilih meninjau pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang mengarah ke BKT.

Jokowi sendiri hingga saat ini belum menyebut satu pun nama yang akan menjadi pembantunya di kabinet. Ia hanya menyebutkan dirinya mempunyai kriteria yang cukup ketat bagi para menteri. ‎Jokowi menyebut para menterinya di kabinet nanti harus mempunyai 4 kriteria, yakni mempunyai sifat kepemimpinan yang kuat, punya kompetensi, kemampuan manajerial yang baik, dan bersih dari korupsi.

Tindakan selektif yang diterapkan dalam memilih jajarannya di kabinet nanti, menurut Jokowi tidak jauh berbeda dengan kebijakannya memilih jajaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Ya kurang lebih seperti itu (adopsi lelang jabatan camat dan lurah)," ucap dia.