Mahfud MD Setia Menunggu Kepastian Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua MK Mahfud MD masih setia menanti kepastian lamaran PDIP Joko Widodo atau Jokowi sebagai cawapres menjelang Pilpres 2014. Ia enggan mendesak Jokowi agar segera menelurkan keputusan.

"Ya biasa saja. Kita tetap berproses ya. Kita tunggu keputusannya saja," ujar Mahfud usai pengukuhan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono sebagai Guru Besar Bidang Intelijen di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (7/5/2014).

Mahfud juga meminta agar PKB tetap memberikan dukungan untuk dirinya. Sebab, berhembus isu ada penarikan dukungan karena Mahfud turun status menjadi cawapres. Berhubungan dengan isu tersebut, tokoh Madura itu enggan berkomentar banyak.

"Nggak tahu, itu kan tergantung sama Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) dan Pak Jokowi. Ya saya berharap tetap didukung PKB-lah," ucap Mahfud.

Jokowi-Mahfud MD terpilih sebagai pasangan capres-cawapres paling unggul, di antara pasangan lainnya berdasarkan hasil survei Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC). Pakar ilmu politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, hal itu menunjukkan pesan publik yang perlu dipertimbangkan PDIP.

"Menurut saya, ini pesan yang secara khusus disampaikan publik, bahwa untuk memimpin negeri ini ke depan, ya bahasa trendnya jangan lu lagi lu lagilah," kata Siti di Jakarta, Senin 5 Mei lalu.

PDIP sudah pernah mendapatkan wasiat dari mendiang mantan Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDIP Taufiq Kiemas. Agar tidak perlu lagi memunculkan wajah lama dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

"Yang saya dengar, Pak Taufiq sendiri secara langsung menyampaikan kepada istrinya (Megawati) agar tidak maju lagi. Juga di beberapa kesempatan, sering menyatakan janganlah yang muka lama terus. Saya pikir itu pesan yang juga sudah dilakukan Ibu Mega yang akhirnya tidak maju sendiri kan," papar Siti.

Menurut Siti, yang tak kalah penting dari pesan melalui survei tersebut, adalah publik membutuhkan figur yang mampu menyelesaikan persoalan besar. Yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yakni pelanggaran hukum, terutama pemberantasan korupsi yang semakin merajalela. (Sss)