PKS, Antara Dilema dan Galau Tentukan Teman Koalisi

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini belum memutuskan berkoalisi dengan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai lain jelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

Menurut Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring, apa yang dialami partainya ini juga dirasakan partai tengah lainnya yang saat ini tidak memiliki calon presiden dengan elektabilitas yang tinggi.

"Ini kan realitas politik. Ada 3 (capres), Pak Jokowi, Pak Prabowo, atau Pak Ical. Nah, tergantung nanti. Semua ini kan berada pada tataran menengah. Jadi Andi Lau lah, antara dilema dan galau. Ini semua partai," ujar Tifatul Sembiring usai mengikuti sidang paripurna di kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

Saat ini PKS, kata Tifatul, masih menampung aspirasi mengenai arah koalisi dari semua kader serta elemen masyarakat yang selama ini mendukung partainya. Dan itu akan diputuskan pada pertengahan Mei nanti.

"Dan hal ini sedang kita input. Saya pikir 18 Mei nanti baru akan kita putuskan," ucap dia.

Namun, saat disinggung mengenai wacana PKS berada di luar pemerintahan atau menjadi partai oposisi, Tifatul enggan menjelaskan. Menurutnya, saat ini yang dipikirkan partainya adalah berkoalisi.

Perawan Ting Ting

Politisi PKS Fahri Hamzah menilai partainya saat ini masih mempertimbangkan koalisi dengan parpol lainnya. Dia mengibaratkan bak gadis menjelang pernikahan, PKS lebih memilih menunggu pinangan dari sang mempelai pria.

"PKS belum ada komitmen dengan siapapun. Kami masih jadi gadis perawan ting-ting," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah, di Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Pinangan itu datang dari Partai Gerindra. Sekretaris Jendaral Partai Gerindra Ahmad Muzani menyiratkan partainya akan berkoalisi dengan partai dakwah tersebut.

"Pembicaraan itu belum dimulai, tetapi ada arah ke situ (permintaan kursi menteri), kami nggak munafik," kata Muzani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin 28 April 2014.

Ia pun tak menyangkal adanya permintaan khusus PKS dari koalisi tersebut, karena hal itu sudah bagian hukum alam sebagai power sharing dalam politik. Meski kata dia belum dimulainya pembicaraan soal pembagian kursi menteri tersebut.