Kapolri: Baku Tembak di Papua Tak Terkait Pemilu

Liputan6.com, Jakarta- Kapolri Jenderal Pol Sutarman menampik baku tembak yang terjadi di Watung perbatasan antara Propinsi Papua dengan Papua Nugini, terkait dengan pemilu. Ia menegaskan, peristiwa itu diduga lantaran adanya pengibaran bendera Bintang Kejora dari kelompok Organisasi Papua Merdeka.

"Beberapa kejadian di perbatasan di Papua, itu tidak langsung terkait dengan pemilu," kata Sutarman saat konferensi pers di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/4/2014).

Dia menjelaskan, baku tembak yang memakan korban luka dari anggota polri itu diawali oleh adanya 40 orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di perbatasan. Namun hal itu tidak terkait dalam pelaksanaan pemilu. "Tapi, ini tidak terkait masalah pemilu," tegas Sutarman.

Setelah petugas mengetahui adanya pengibaran bendera itu, aparat gabungan dari TNI dan Polri pun langsung melakukan penindakan. Para pelaku pun sempat kabur.

Meski sempat mengarahkan tembakan ke arah pasukan pengamanan. Tak ayal  anggota Intelijen Kodim 1701/Jayapura, Serma Tugino pun terkena serpihan kaca tower. Begitu juga Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare. Kejadian itu terjadi pada Sabtu, 5 April kemarin.

Karena itu, kata Sutarman, Polri telah memetakan daerah rawan konflik jelang pencoblosan 9 April mendatang. Beberapa daerah yang menjadi perhatian Polri saat pemilu. Diantaranya Aceh, Papua, Nusa Tengara Timur dan Sulawesi Tengah.

"Di Papua ada pergeseran logistik suara yang titiknya rawan," jelas Jendral Bintang 4 itu.

Sementara untuk di Aceh, Sutarman mengaku tengah mencoba menyelidikinya apakah hal itu terkait pemilu atau tidak. Sebab dari informasi yang didapat, ada petugas PPS dan PPK di Aceh Tengah yang mengundurkan diri.

"Ini menjadi perhatian. Saya sudah ketemu Bawaslu dan belum ketemu KPU, untuk menyelesaikan masalah ini," jelasnya.

Selain itu, Kapolri juga tengah menyorotkan perhatian di Sumba Barat Daya karena sebagian logistik pileg terbakar. Begitu juga dengan di Sulawesi Tengah yang menjadi pusat perhatian. "Ini karena ada kelompok garis keras di sana yang dapat mengganggu jalannya pemilu," ungkapnya.

Namun demikian, kata Sutarman, secara keseluruhan daerah lain seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi tetap menjadi perhatian. Polri, ia menegaskan, mengambil peta kerawanan pileg ini berkaca dari pelaksanaan pemilukada.

"Kita punya 400 lebih kabupaten kota, 33 provinsi yang setiap saat ada pemilu. Itu pengalaman yang dimiliki Polri," tandas dia.