Contoh Pengingkaran Kewajiban untuk Membela Negara Adalah Menolak Perintah Militer

Secara umum, pengingkaran kewajiban adalah perilaku yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Dalam hal ini berarti seseorang tidak mau untuk menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membela negara.

Secara singkat, pengingkaran kewajiban adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kewajiban. Pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberi kewajiban tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana mestinya.

Dalam buku Pengayaan PPKn Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban oleh Bintu Zaaedah M.S., menjelaskan bahwa pengingkaran kewajiban merupakan perilaku yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab.

Dalam laman resmi Kemdikbud, dijelaskan bahwa contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum. Selain itu, masih banyak contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran Dinas Militer

Ini mencakup upaya individu untuk menghindari dinas militer setelah mereka diterima. Contohnya, seseorang dapat mencoba untuk melarikan diri dari markas militer atau menghindari tugas-tugas militer dengan berbagai cara.

2. Menolak Perintah Militer

Anggota militer yang menolak untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasannya dapat dianggap sebagai pengingkaran kewajiban. Alasan untuk menolak perintah dapat bervariasi, mulai dari keyakinan moral yang bertentangan hingga ketidaksetujuan terhadap misi atau tugas yang diberikan.

3. Penolakan Mendaftar

Di beberapa negara, warga muda diwajibkan untuk mendaftar untuk wajib militer atau layanan militer. Menolak untuk mendaftar adalah bentuk pengingkaran kewajiban wajib militer yang serius dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum.

4. Kampanye Anti-Militer

Ada kelompok atau individu yang secara terbuka menentang militerisasi dan wajib militer. Mereka dapat mengorganisir kampanye, protes, atau kampanye sosial untuk mempromosikan pembebasan dari wajib militer atau mengkritik peran militer dalam konflik bersenjata.

5. Penolakan Kewarganegaraan

Beberapa individu mungkin menolak untuk menganggap diri mereka sebagai warga negara suatu negara dengan alasan-berbagai alasan, termasuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau kewajiban militer. Hal ini dapat memunculkan isu-isu legal dan kewarganegaraan yang kompleks.

6. Terlibat Tawuran

Terlibat dalam tawuran merupakan salah satu contoh pengingkaran kewajiban untuk membela negara. Hal ini karena tawuran adalah tindakan tercela yang bisa berpengaruh pada pertahanan negara. Tawuran adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Tindakan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan di sekitar serta prasangka dari masyarakat.

7. Merusak Fasilitas Umum

Merusak fasilitas umum juga bisa menjadi ancaman terhadap bela negara, dikarenakan kurangnya sikap menghargai negara sendiri. Selain itu juga bisa menimbulkan ancaman rasa tidak aman pada masyarakat umum.

8. Politisasi SARA

Pengingkaran bela negara juga dapat dalam bidang politik, salah satunya dengan politisasi SARA. Dengan politisasi SARA maka akan berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia dan hal tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Mengutip dari laman Kemdikbud, ada beberapa faktor-faktor terjadinya kasus pengingkaran kewajiban untuk membela nehara adalah sebagai berikut:

1. Adanya sikap egois pada seseorang.
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Adanya sikap tidak toleran terhadap sesama manusia.
4. Penyalahgunaan kekuasaan.
5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
6. Penyalahgunaan teknologi oleh seseorang atau sekelopok orang.

Masih dari sumber laman Kemdikbud, terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk pengingkaran kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatkan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM oleh pemerintah.
4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal.
5. Meningkatkan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan.
6. Meningkatkan kerjasama antarkelompok atau golongan.
7. Memberi jaminan hak asasi manusia dengan meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional.
8. Pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di masyarakat, mulai dari keluarga sampai lingkungan masyarakat yang lebih besar.
9. Pendidikan dan sosialisasi tentang kewajiban warga negara di sekolah. Berarti juga mulai diajarkan melaksanakan segala kewajiban tersebut sejak dini di sekolah.