Dorong Kebijakan Penempatan Tenaga Medis Lebih Tepat Sasaran, Wamenkes Benny Usulkan Pertemuan Rutin dengan KKI

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus mendorong kebijakan penempatan tenaga medis agar lebih tepat sasaran.

Menurut Benny, sapaan akrab Benjamin, hal ini dapat tercapai jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) bekerja sama dengan baik dan memiliki data yang sama.

“Kita perlu data yang sama agar kebijakan penempatan tenaga medis bisa lebih tepat sasaran,” kata Benny di Auditorium Elang, Gedung KKI, Hang Jebat, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Guna mendapat data yang sama, Benny mengusulkan adanya pertemuan rutin antara ketiga pihak.

“Ia mendorong pertemuan rutin antara Kemenkes, Kementerian Pendidikan, dan KKI untuk menyusun peta kebutuhan dan distribusi dokter yang lebih akurat,” seperti mengutip laman Kemkes.go.id.

Dalam kesempatan itu, Benny mendorong penguatan sinergi antara Kemenkes dan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menjaga mutu, etika, dan profesionalisme tenaga medis serta tenaga kesehatan di Indonesia.

“Mari kita tingkatkan sinergi untuk masyarakat yang sehat dan mandiri,” ajaknya.

Dia menyampaikan, independensi KKI adalah mandat undang-undang yang harus dijaga. Kolaborasi yang sehat hanya bisa tumbuh jika saling menghormati kewenangan masing-masing.

KKI sendiri adalah lembaga independen yang berdiri sejajar dengan Kemenkes, bukan di bawah kendali struktural kementerian. Karena itu, hubungan keduanya harus dibangun atas dasar kemitraan strategis untuk memperkuat tata kelola profesi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Benny juga menyoroti pentingnya memperluas peran KKI hingga ke tingkat daerah melalui pembentukan jejaring di provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan profesi di lapangan.

Sementara itu, Ketua KKI drg. Arianti Anaya menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat tata kelola profesi melalui penyusunan standar kompetensi yang seragam, peningkatan profesionalisme, serta percepatan digitalisasi sistem uji kompetensi nasional.

“KKI kini menaungi lebih dari 80 kolegium dari berbagai disiplin ilmu. Ini tanggung jawab besar untuk memastikan tenaga kesehatan Indonesia berdaya saing global,” ujar Arianti.

Arianti menambahkan, standar kompetensi dan profesi harus diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

“Standar kompetensi harus menjadi dokumen hidup yang terus diperbarui setiap tahun. Bukan dokumen yang kaku, tetapi panduan untuk menjaga kualitas dan keselamatan pasien,” jelasnya.