Upaya Tingkatkan Kualitas Pangan Hewani, Guru Besar UGM Soroti Pentingnya Biosekuriti Kolektif

Liputan6.com, Jakarta - Peningkatan kualitas pangan asal hewan tak bisa hanya mengandalkan kuantitas produksi. Menjamin keamanan dan higienitas produk juga menjadi kunci, terutama di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Hal inilah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Suci Paramitasari Syahlani, MM., IPM., dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (8/5).

Dalam pidato ilmiahnya yang berjudul Urgensi Biosekuriti Kolektif dalam Proses Sertifikasi Higiene Sanitasi Produk Pangan Asal Hewan, Prof. Suci menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam aspek kualitas pangan asal hewan. Salah satunya tercermin dari rendahnya angka konsumsi protein hewani.

“Data FAO tahun 2022 menunjukkan bahwa pasokan protein hewani harian per kapita di Indonesia baru mencapai 29,35 gram. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia yang mencapai 34,29 gram,” ungkap Prof Suci, dlansir laman ugm.ac.id.

Menurutnya, angka ini mencerminkan adanya peluang sekaligus tantangan bagi pelaku usaha pangan hewani untuk meningkatkan konsumsi protein di masyarakat, baik dari sisi ketersediaan maupun kualitas.

Namun, meningkatkan kuantitas saja tidak cukup. Mutu dan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penerapan sertifikasi higiene sanitasi sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak.

“Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan kebijakan melalui Nomor Kontrol Veteriner (NKV) sebagai bentuk jaminan keamanan pangan hewani. Namun, adopsi terhadap sertifikasi ini masih tergolong rendah, terutama di kalangan produsen skala mikro dan kecil yang memproduksi pangan hewani segar dan belum diolah.

“Sejak diberlakukannya regulasi NKV pada 2020, belum banyak produsen yang menerapkannya,” jelas Prof. Suci.

Menurutnya, hambatan utama justru datang dari karakteristik pelaku usaha peternakan di Indonesia yang mayoritas masih berskala mikro dan kecil, memiliki keterbatasan lahan, serta belum sepenuhnya sadar akan pentingnya sertifikasi bagi daya saing produk.

Sebagai solusi, ia mengusulkan pendekatan biosekuriti kolektif. Model ini berbeda dari pendekatan biosekuriti konvensional yang diterapkan secara individu.

“Model biosekuriti yang ada saat ini terbatas pada penerapan di masing-masing badan usaha. Padahal, produsen skala mikro dan kecil dapat lebih terbantu jika pengelolaan dilakukan secara kolektif,” jelasnya.

Biosekuriti kolektif yang dimaksud adalah pengaturan tata ruang produksi bersama dalam satu lahan oleh sekelompok produsen. Dengan pendekatan ini, pelaku usaha kecil dapat memenuhi standar higiene sanitasi secara bersama-sama, yang pada akhirnya akan memudahkan mereka mendapatkan sertifikasi NKV.

“Model kolektif ini bisa menjadi solusi yang efisien sekaligus meningkatkan daya saing produk pangan asal hewan di pasaran,” tegas Prof. Suci.

Dengan konsep ini, tak hanya standar kualitas produk yang terangkat, tapi juga membuka jalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk naik kelas. Keamanan pangan pun jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya individu pelaku usaha.