Kemenkes Genjot Imunisasi Anak, Biaya Ditanggung Negara?

FOTO: Pemeriksaan Kesehatan Balita Secara Drive Thru — Pembiayaan imunisasi anak, apakah ditanggung negara atau tidak? (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia sedang menggenjot cakupan imunisasi anak. Terlebih lagi, Kemenkes telah memperkenalkan lima varian antigen baru untuk imunisasi.

Pelaksanaan imunisasi pada anak ini lantas menyentil pertanyaan, apakah pembiayaan imunisasi ditanggung sepenuhnya oleh negara? Hal ini melihat pelaksanaan imunisasi dilakukan di daerah-daerah.

Direktur Pengelolaan Imunisasi dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Prima Yosephine membeberkan, pembiayaan imunisasi pada anak masuk dalam bagian desentralisasi masing-masing daerah. Artinya, penyediaan pembiayaan disiapkan dari masing-masing pemerintah daerah.

"Masalah pembiayaan ini agak sulit. Pembiayaan untuk layanan imunisasi saat ini kan kita eranya desentralisasi, jadi ada pembagian tugas, pembagian peran dalam pelaksanaan kegiatan atau progam," jelas Prima saat acara 'Temu Media terkait Pekan Imunisasi Dunia 2023' yang dihadiri Health Liputan6.com di Gedung Kementerian Kesehatan RI Jakarta pada Senin, 27 Maret 2023.

"Daerah perannya adalah menyiapkan dana operasional. Namun, pemerintah pusat membantu dalam persiapan itu, yaitu dana operasional kami alokasikan lewat dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK)."

Dana Tidak Bisa Semuanya untuk Imunisasi

Adanya alokasi dana BOK dan DAK, lanjut Prima, tidak bisa dilakukan seluruhnya untuk kepentingan imunisasi pada anak. Sebab, dana pun digunakan untuk pelayanan bidang lainnya selain kesehatan.

"Alokasi BOK atau DAK ya bisa dipakai dalam pelayanan imunisasi ke anak-anak Tentu tidak bisa semuanya karena tadi desentralisasi ya, tetapi kalau kita boleh lihat ya lumayan banyak, lumayan besar," katanya.

"Artinya, persentase untuk pelaksanaan imunisasi atau kegiatan menggunakan dana BOK."

Vaksin kanker serviks atau vaksin Human Papilloma Virus (HPV) masuk dalam program imunisasi nasional. Di Indonesia pemberian vaksin HPV yang masuk dalam program imunisasi nasional menyasar pada anak kelas 5 dan 6 SD.

2 dari 3 halaman

Pastikan Persediaan Vaksin

Imunisasi Campak Anak Sekolah Dasar — Pemerintah pusat mengingatkan soal persediaan vaksin untuk imunisasi anak di daerah. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Ditegaskan kembali oleh Prima Yosephine, perencanaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pelaksanaan imunisasi anak dilakukan oleh daerah. Perencanaan pun dilaporkan ke pusat.

"Jadi untuk dana, bisa menggunakan BOK, DAK, yang perencanaannya ada di daerah dan daerah harus menyiapkan perencanaan. Kemudian mengirimkannya ke pusat," terangnya.

Pastikan Logistik Vaksin

Selanjutnya, Prima menyampaikan, peran pemerintah pusat adalah memastikan logistik vaksin terpenuhi di daerah.

"Untuk di pusat itu bertanggung jawab untuk mengingatkan logistik. Jadi pusat mengingatkan vaksin, alat logistik, alat suntik untuk vaksin suntik," lanjutnya.

Adapun pencapaian cakupan imunisasi di daerah rupanya dilaporkan tiap bulan. Menteri Kesehatan pun melakukan feed back rutin tiap 3 bulan sekali.

"Laporan daerah tiap bulan selalu dianalisa dan Pak Menteri melakukan feedback rutin. Tiap 3 bulan sekali Pak Menteri bersurat ke pemerintah daerah tentang capaian yang sudah ada, lalu usaha apa yang dilakuan untuk bisa on track," imbuh Prima.

"Tiap bulan akan ada feedback dari Pak Dirjen P2P kepada seluruh kepala dinkes di daerah. Jadi semua daerah kami pantau."

3 dari 3 halaman

5 Antigen Baru untuk Imunisasi Anak

FOTO: Imunisasi Anak Sekolah di Masa Pandemi COVID-19 — Ada lima antigen baru untuk imunisasi anak yang diperkenalkan Kemenkes. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Prima Yosephine memaparkan kembali lima varian antigen baru untuk imunisasi anak. Yaitu Pneumokokus Konyugasi (PCV) untuk mencegah pneumonia atau radang paru-paru, Human Papillomavirus Vaccine (HPV) untuk mencegah kanker leher rahim.

Lalu, Rotavirus (RV) untuk mencegah diare berat, Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV) dosis kedua untuk memperkuat perlindungan terhadap polio, dan Japanese Encephalitis (JE) untuk mencegah ensefalitis (radang otak).

Kelima varian baru imunisasi pada anak sebelumnya dilakukan secara bertahap di beberapa wilayah di Indonesia sebelum diterapkan secara nasional. Padahal, imunisasi rutin dan lengkap sangatlah penting agar anak memiliki kekebalan tubuh yang sempurna terhadap penyakit.

Tak Lengkap Imunisasi, Bisa Sangat Berbahaya

Masalah yang timbul bila tidak dilakukan vaksin yakni mereka akan menderita sakit berat, cacat dan meninggal dunia. Selain itu, individu yang tidak melakukan vaksin bisa menjadi sumber penyakit bagi orang lain.

“Kalau anak tidak lengkap (vaksin imunisasi), itu sangat berbahaya,” kata Prima.

“Melalui pengenalan imunisasi antigen baru, Pemerintah berkomitmen untuk melindungi anak-anak dan seluruh masyarakat terhadap lebih banyak PD3I yang dapat berakibat pada kesakitan, kecacatan dan kematian."

Infografis Efek Samping Vaksin Covid-19 untuk Bayi 6 Bulan hingga Anak Usia 11 Tahun. (Liputan6.com/Trieyasni)

Kemenkes
Organisasi
Kemenkes adalah singkatan dari Kementerian Kesehatan.
Lihat Selengkapnya
Kemenkes
Kemenkes RI
Publik
Kementerian Kesehatan RI adalah kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan kesehatan.
Lihat Selengkapnya
Kemenkes RI
Imunisasi
Penyakit
Imunisasi adalah proses pembentukan sistem imun tubuh, agar kebal terhadap penyakit tertentu.
Lihat Selengkapnya
Imunisasi
Imunisasi anak
Imunisasi pada anak