Kemlu RI: Tidak Ada Kebijakan Akses Bebas bagi Asing di Ruang Udara Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia. Pernyataan ini merespons ramainya pembahasan tentang blanket overflight clearance yang diajukan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.

Blanket overflight clearance adalah izin menyeluruh yang diberikan satu negara kepada negara lain untuk melintasi wilayah udaranya secara berulang dan dipermudah, tanpa perlu persetujuan per penerbangan (case-by-case).

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia," tegas juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, Rabu (15/4/2026).

"Setiap bentuk pengaturan kerja sama, termasuk dengan AS, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia dan tetap memerlukan mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku."

Yvonne menambahkan, "Terkait overflight, hal tersebut merupakan usulan dari pihak AS yang masih menjadi bagian dari pertimbangan internal pemerintah Indonesia. Mekanisme pengaturannya masih terus ditelaah secara hati-hati dengan menempatkan kepentingan nasional, kedaulatan wilayah udara Indonesia, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai dasar utama."

"Kerja sama pertahanan Indonesia-AS sendiri berfokus pada penguatan kerangka kerja sama yang lebih luas, sementara pengaturan overflight tidak menjadi pilar utama dalam kerja sama tersebut," beber Yvonne.

"Setiap usulan yang masih dalam pembahasan akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang telah berlaku."

Yvonne menegaskan, pemerintah juga mencermati secara serius dinamika geopolitik global yang berkembang saat ini agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan implikasi terhadap stabilitas regional.

"Seluruh bentuk kerja sama harus memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan tidak boleh mengurangi prinsip dasar kedaulatan negara, kemandirian kebijakan nasional, serta posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif," imbuhnya.

Belum lama ini, AS dan Indonesia mengumumkan pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership/MDCP). Kesepakatan ini diumumkan menyusul pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon pada Senin (13/4/2026).

"Pengumuman ini mencerminkan peran strategis Indonesia dalam mendorong stabilitas kawasan serta menegaskan kekuatan dan potensi hubungan pertahanan bilateral antara kedua negara," bunyi pernyataan bersama yang dirilis Pentagon.

"MDCP dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk memajukan kerja sama pertahanan bilateral. Melalui pengumuman ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik."

Dalam pernyataan yang sama dijelaskan bahwa MDCP memiliki tiga pilar utama yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati dan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, yaitu:

1. Modernisasi militer dan peningkatan kapasitas;
2. Pelatihan serta pendidikan profesional militer; dan
3. Latihan bersama dan kerja sama operasional.

"Dalam kerangka MDCP, AS dan RI akan menjajaki berbagai inisiatif mutakhir yang disepakati bersama, termasuk pengembangan bersama kemampuan asimetris yang canggih serta pengembangan teknologi pertahanan generasi berikutnya di bidang maritim, bawah laut, dan sistem otonom, serta kerja sama dalam dukungan pemeliharaan, perbaikan, dan rekondisi guna meningkatkan kesiapan operasional," bunyi pernyataan bersama.

"Sebagai simbol penguatan kemitraan ini, serta mencerminkan tingkat kepercayaan yang mendalam antara kedua negara, kedua pemimpin juga berkomitmen untuk meningkatkan pelatihan bersama pasukan khusus. Kegiatan ini diharapkan dapat memajukan kepentingan keamanan bersama serta mempererat hubungan yang lebih kuat dan tangguh antara personel militer AS dan RI melalui perluasan kesempatan dalam pendidikan militer profesional unggulan serta pembentukan jejaring alumni pertahanan."

Sebagai penutup pernyataan bersama disebutkan, "Kemitraan ini mencerminkan perkembangan berkelanjutan hubungan pertahanan bilateral antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia yang dibangun di atas kerja sama selama puluhan tahun. Kedua negara saling mengakui sebagai mitra penting dan menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama yang berlandaskan pada prinsip saling menghormati, kedaulatan, serta kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan."

"Kementerian Perang AS dan Kementerian Pertahanan RI menyatakan komitmennya untuk melanjutkan penguatan kemitraan yang telah terjalin lama serta meningkatkan investasi dalam kerja sama yang lebih mendalam dalam kerangka MDCP."