QRIS hingga MBG, Menlu Sugiono Beberkan Capaian Diplomasi Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang dilakukan Indonesia.

"Salah satu ciri yang paling menonjol dari dunia saat ini adalah semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan. Kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi semakin sering digunakan sebagai instrumen geopolitik. Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak kebal terhadap realitas ini," tutur Sugiono dalam pidatonya di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu (14/1/2025).

"Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, diplomasi ekonomi diarahkan untuk pertumbuhan dan juga ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, saya menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan di tengah perlambatan ekonomi global... Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi."

Untuk mempertahankan peran aktif Indonesia di panggung global, kata Sugiono, Indonesia harus mampu mengamankan masa depannya sendiri.

"Di sinilah kemandirian ekonomi menjadi sesuatu yang krusial untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat financial inclusion termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS. Berkat upaya diplomasi kita, QRIS telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Kementerian Luar Negeri berkomitmen penuh untuk terus mendukung agenda-agenda ini," beber Menlu Sugiono.

Sepanjang tahun 2025, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union.

"Kita juga akan menyelesaikan CEPA dengan Uni Eropa, Referential Trade Agreement dengan Mauritius, dan memastikan implementasi upgrade ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 dan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, serta mendorong kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di wilayah Afrika seperti Rwanda," ujarnya.

"Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi risiko atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional, termasuk seperti yang kita lakukan pada saat kita bergabung dengan BRICS. Kita juga mendorong pengembangan industri nasional yang berkelas dunia melalui investasi yang ditopang dengan ease of doing business."

Pada akhir tahun lalu, ungkap Sugiono, Kementerian Luar Negeri RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian dan Himpunan Kawasan Industri.

"Dengan kesepahaman ini diharapkan upaya perwakilan-perwakilan Republik Indonesia dalam mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri akan menjadi lebih terarah dan lebih efisien bagi para calon investor, yang keseluruhannya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation guna mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto," jelas Menlu RI.

"Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat. Atas dasar inilah, saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri RI sebagai strategic enabler dan dalam melakukan debottlenecking berbagai isu ekonomi yang krusial, sehingga dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah dalam memperjuangkan kepentingan nasional."

Pada saat yang sama, Menlu Sugiono menambahkan bahwa diplomasi dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional dalam mendukung ketahanan pangan dan energi.

"Guna menunjang pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Indonesia telah menggalang kerjasama dengan School Meals Coalition, badan-badan dunia terkait, serta negara-negara mitra, di mana saat ini, berhasilan menyediakan makan bagi lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui mulai menjadi referensi. Dan lebih dari sekedar kebijakan sosial, Program Makan Bergizi Gratis adalah kesadaran politik bahwa pembangunan manusia menjadi tumpuan kekuatan nasional Indonesia," kata Sugiono.

Dalam membangun ketahanan nasional, sebut Sugiono, pemenuhan energi juga merupakan sebuah kebutuhan strategis. Di tengah ketidakpastian, ketergantungan energi harus kita hindari dari pihak-pihak eksternal.

"Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mewujudkan swasembada energi dan memastikan transisi serta bauran energi yang adil dan terjangkau. Ini semua merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals dan pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.