PBB Setujui Rencana Pemerintahan Trump untuk Masa Depan Gaza

Liputan6.com, Washington, DC - Dewan Keamanan PBB pada Senin (17/11/2025) mengesahkan sebuah resolusi rancangan Amerika Serikat (AS) yang bertujuan melangkah lebih jauh dari gencatan senjata rapuh di Gaza menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan dan rekonstruksi wilayah yang hancur itu.

Dewan yang beranggotakan 15 negara memberikan suara 13 mendukung dan 0 menolak terhadap resolusi tersebut, dengan Rusia dan Tiongkok memilih abstain—keduanya tidak menggunakan hak veto untuk menggagalkan langkah itu.

Resolusi dimaksudkan untuk menambah legitimasi internasional bagi rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk Gaza, yang sebagian menjadi dasar gencatan senjata yang mulai berlaku di Gaza bulan lalu. AS sangat mendorong pengesahannya dan Trump memuji hasilnya melalui unggahan panjang di media sosial.

"Selamat kepada Dunia atas Voting luar biasa di Dewan Keamanan PBB, beberapa saat lalu, yang mengakui dan mendukung BOARD OF PEACE (DEWAN PERDAMAIAN), yang akan saya pimpin, dan mencakup para Pemimpin paling kuat dan dihormati di seluruh Dunia," tulis Trump pada Senin.

Menurut rancangan resolusi yang dilihat oleh CNN, resolusi mengesahkan elemen-elemen dari rencana tersebut, termasuk pembentukan Dewan Perdamaian sebagai otoritas transisi dan pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) sementara di Gaza. Trump mengatakan Senin bahwa para anggota dewan dan banyak pengumuman menarik lainnya, akan disampaikan dalam beberapa minggu mendatang.

Beberapa sumber diplomatik mengatakan bahwa resolusi ini akan membantu memberikan kewenangan bagi negara-negara untuk ikut serta dalam ISF karena pasukan itu kini memiliki dukungan PBB.

Duta Besar AS untuk PBB Michael Waltz mengatakan pada Senin bahwa ISF — sebuah koalisi penjaga perdamaian yang kuat, dengan banyak anggotanya berasal dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, Azerbaijan, dan lainnya — akan dikerahkan ke Gaza di bawah satu komando terpadu. Pasukan ini akan ditugaskan untuk mengamankan jalan-jalan di Gaza, mengawasi proses demiliterisasi, melindungi warga sipil, serta mengawal penyaluran bantuan melalui koridor-koridor aman.   

Pejabat AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, telah mengakui perlunya mandat internasional untuk mendukung rencana tersebut. Menjelang pemungutan suara, Waltz memperingatkan bahwa suara menolak resolusi ini adalah suara untuk kembali berperang.

Meskipun resolusi telah disahkan, banyak pertanyaan masih tersisa mengenai penerapannya.

Sumber-sumber diplomatik Barat mengatakan kepada CNN bahwa kurangnya detail dalam resolusi itu akan menyulitkan pelaksanaannya. Salah satu kritik terhadap resolusi karena tidak memiliki garis waktu yang jelas bagi otoritas transisi untuk menyerahkan kewenangan kepada Otoritas Palestina, hanya menyatakan bahwa hal itu akan dilakukan setelah Otoritas Palestina menyelesaikan program reformasinya dengan memuaskan. Resolusi tersebut memberi kewenangan kepada Dewan Perdamaian dan kehadiran sipil dan keamanan internasional lainnya hingga akhir 2027.

Resolusi menyatakan bahwa Dewan Perdamaian akan mengawasi pelucutan senjata Hamas dan faksi lainnya—sebuah tuntutan utama Israel—serta rekonstruksi Gaza.

Menariknya, resolusi itu juga memuat referensi mengenai negara Palestina, namun tanpa memberikan garis waktu.

"Setelah program reformasi (Otoritas Palestina) dijalankan dengan sungguh-sungguh dan pembangunan kembali Gaza telah mengalami kemajuan, kondisi akhirnya dapat tercipta bagi jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina," demikian bunyi rancangan tersebut.

"AS akan membentuk dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati arah politik menuju koeksistensi yang damai dan sejahtera."

Perwakilan Rusia—salah satu dari dua anggota Dewan Keamanan PBB yang abstain—mengatakan bahwa penting memastikan resolusi itu tidak menjadi "lonceng kematian bagi solusi dua negara". Perwakilan Tiongkok, anggota lainnya yang abstain, berpendapat bahwa "tampaknya Palestina nyaris tidak terlihat dalam resolusi itu dan kedaulatan serta hak kepemilikan Palestina tidak sepenuhnya tercermin."

Resolusi menyerukan negara-negara anggota PBB dan organisasi internasional untuk bekerja sama dengan Dewan Perdamaian dengan cara menyumbangkan personel, peralatan, dan dana bagi entitas-operasional dewan dan bagi ISF, memberikan bantuan teknis kepada entitas-operasional dewan dan ISF, serta memberikan pengakuan penuh terhadap tindakan dan dokumen yang dikeluarkan oleh dewan.

Hamas pada Minggu menyatakan bahwa mereka menganggap rancangan resolusi itu upaya untuk memaksakan perwalian internasional atas Gaza dan mempromosikan visi yang memihak Israel.

Setelah pemungutan suara pada Senin, Hamas mengatakan bahwa memberikan tugas dan peran apa pun kepada pasukan stabilisasi di dalam Gaza, termasuk melucuti perlawanan, mencabut netralitasnya dan menjadikannya pihak dalam konflik.

Waltz menuturkan setelah resolusi disahkan bahwa Dewan Perdamaian akan mengoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan, memfasilitasi pembangunan Gaza, dan mendukung komite teknokrat Palestina yang bertanggung jawab atas operasi sehari-hari layanan sipil dan administrasi Gaza sementara Otoritas Palestina melaksanakan program reformasinya secara penuh.

Pejabat AS belum merinci seperti apa program reformasi tersebut.

Beberapa pejabat Hamas terus menolak pelucutan senjata sayap militer kelompok itu. Para pejuang Hamas kemungkinan enggan menyerahkan senjata ringan mereka untuk melindungi diri dari kelompok lain di Gaza yang mungkin mengincar balas dendam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali pada Minggu bahwa Gaza akan didemiliterisasi, dan Hamas akan dilucuti senjatanya — baik dengan cara mudah maupun cara sulit.