Jerman Perketat Aturan Kewarganegaraan di Tengah Perubahan Sikap soal Isu Imigrasi

Liputan6.com, Berlin - Parlemen Jerman menghapus program kewarganegaraan jalur cepat, mencerminkan perubahan suasana politik terhadap isu imigrasi di negara raksasa ekonomi Eropa yang kekurangan tenaga kerja ini.

Kanselir Friedrich Merz dari Partai Persatuan Demokrat Kristen (CDU) sebelumnya berjanji dalam kampanye pemilihan tahun ini untuk mencabut undang-undang tersebut, yang memungkinkan orang yang dianggap berintegrasi dengan sangat baik memperoleh kewarganegaraan dalam tiga tahun, bukan lima.

"Paspor Jerman harus menjadi pengakuan atas proses integrasi yang berhasil, bukan menjadi insentif bagi imigrasi ilegal," kata Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt di hadapan parlemen seperti dikutip oleh The Guardian.

Undang-undang kewarganegaraan baru — salah satu pencapaian utama pemerintahan sebelumnya di bawah Kanselir Olaf Scholz dan koalisi Sosial Demokrat–Liberal–Hijau — sebagian besar tetap berlaku, termasuk ketentuan tentang kewarganegaraan ganda serta pengurangan masa tinggal minimum dari delapan tahun menjadi lima, meski partai konservatif bertekad meninjau kembali kebijakan-kebijakan tersebut.

Partai Sosial Demokrat (SPD), yang kini menjadi mitra junior dalam koalisi Merz, membela keputusan mereka mendukung perubahan tersebut. Partai itu beralasan bahwa jalur cepat jarang digunakan, sehingga esensi dari kebijakan liberalisasi tetap utuh meskipun sebagian aturan telah dicabut.

Dari rekor 300.000 naturalisasi pada tahun 2024, hanya beberapa ratus yang dilakukan melalui jalur cepat — mekanisme yang awalnya dirancang sebagai insentif bagi individu berbakat dan sangat terampil agar memilih menetap di Jerman.

Untuk memenuhi syarat jalur cepat, para calon harus menunjukkan pencapaian nyata, seperti kemampuan bahasa Jerman yang sangat baik, keterlibatan dalam pelayanan sukarela, atau keberhasilan profesional maupun akademik.

"Jerman sedang bersaing untuk mendapatkan otak-otak terbaik di dunia dan jika orang-orang tersebut memilih Jerman, kita harus melakukan segala yang mungkin untuk mempertahankan mereka," ujar Filiz Polat dari Partai Hijau kepada para legislator.

Sikap publik sendiri terhadap imigrasi disebut telah berubah drastis. Lonjakan jumlah pendatang menimbulkan tekanan besar terhadap layanan publik di tingkat lokal dan perubahan sentimen ini turut mendorong partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD) naik ke posisi teratas dalam sejumlah jajak pendapat.