Trump Klaim Harvard Setuju Bayar Rp8,3 Triliun untuk Selesaikan Sengketa dengan Pemerintah AS

Liputan6.com, Washington D.C - Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa (30/9/2025) mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard.

Dalam kesepakatan tersebut, Harvard disebut akan membayar sekitar USD 500 juta atau setara Rp8,3 triliun guna menyelesaikan perselisihan hukum dengan pemerintah federal, dikutip dari laman The Guardian, Kamis (2/10).

"Linda sedang menyelesaikan detail terakhir," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, merujuk pada Linda McMahon, Menteri Pendidikan.

"Mereka akan membayar sekitar USD 500 juta dan mengoperasikan sekolah-sekolah kejuruan. Mereka akan mengajari orang-orang cara menggunakan AI, mesin, dan banyak hal lainnya."

Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari Harvard terkait pernyataan Trump tersebut. Universitas ternama yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts, itu juga belum memberikan komentar mengenai isi maupun detail kesepakatan.

Sengketa ini bermula dari tuduhan Trump bahwa Harvard melanggar undang-undang hak sipil federal terkait perlakuan terhadap mahasiswa Yahudi dan Israel. Perselisihan tersebut membuat Trump memotong dana federal dan berupaya melarang Harvard menerima mahasiswa internasional.

Trump sebelumnya menegaskan bahwa pemerintahannya menginginkan "tidak kurang dari USD 500 juta" (Rp8,3 triliun) dari Harvard sebagai syarat untuk mengembalikan dana federal yang sempat dihentikan.

Padahal, awal bulan ini hakim federal memutuskan bahwa penghentian hibah senilai sekitar USD 2,2 miliar (Rp36,6 triliun) kepada Harvard dilakukan secara tidak sah. Putusan tersebut dianggap sebagai kemenangan besar bagi Harvard.

Sementara itu, universitas lain menghadapi nasib berbeda. Columbia dilaporkan sepakat membayar USD 200 juta (Rp3,3 triliun) pada Juli lalu, sedangkan Brown University membayar USD 50 juta (Rp830 miliar) untuk menutup penyelidikan terkait dugaan diskriminasi.

Kasus Harvard ini menyoroti pola ancaman Trump terhadap universitas yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahannya. Trump kerap mengaitkan pemotongan dana dengan isu protes pro-Palestina, kebijakan iklim, hingga program keberagaman dan inklusi.

Para aktivis HAM menilai langkah Trump berbahaya bagi kebebasan akademik, kebebasan berbicara, dan privasi kampus. Menurut mereka, pemerintah keliru menyamakan kritik terhadap kebijakan Israel di Gaza dengan antisemitisme.

Di sisi lain, Harvard mengakui bahwa mahasiswa Yahudi maupun Muslim sama-sama menghadapi diskriminasi dan pelecehan di tengah konflik Gaza.

Rektor Alan Garber sebelumnya memperingatkan bahwa berbagai kebijakan federal sejak Trump kembali menjabat pada Januari bisa menguras dana universitas hingga hampir USD 1 miliar (Rp16,6 triliun) per tahun, memaksa mereka untuk melakukan PHK dan pembekuan perekrutan staf.

Secara tradisional, investigasi hak sipil oleh Departemen Pendidikan AS biasanya berakhir dengan perjanjian kepatuhan tanpa hukuman finansial besar. Namun, pendekatan Trump dinilai menyimpang dari praktik sebelumnya, dengan nilai tuntutan yang jauh lebih besar dibandingkan kasus serupa di masa lalu.