DK PBB Tolak Cabut Sanksi Iran Jelang Tenggat Pemberlakuan Kembali pada 27 September

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Jumat (19/9/2025) gagal mengadopsi rancangan resolusi untuk mencabut secara permanen sanksi terhadap Iran. Sejak kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA), sanksi PBB sempat dicabut, namun proses snapback yang dipicu Inggris, Prancis, dan Jerman pada 28 Agustus kini membuka jalan bagi pemberlakuan kembali secara otomatis pada 27 September—kecuali tercapai kesepakatan penundaan dalam delapan hari ke depan.

Melansir CNN, tiga negara Eropa itu menuduh Iran gagal mematuhi JCPOA, yang bertujuan mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir. Iran sendiri membantah tuduhan tersebut.

Dalam pemungutan suara pada Jumat, Rusia, China, Pakistan, dan Aljazair mendukung rancangan resolusi. Namun, sembilan anggota menolak—termasuk Amerika Serikat (AS)—sementara dua abstain.

Kegagalan resolusi ini membuka jalan bagi sepekan diplomasi intens, bertepatan dengan kehadiran para pemimpin dunia, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, di New York untuk Majelis Umum PBB tingkat tinggi tahunan.

Inggris, Prancis, dan Jerman menawarkan penundaan pemberlakuan kembali sanksi hingga enam bulan – untuk memberi ruang bagi pembicaraan mengenai kesepakatan jangka panjang tentang program nuklir Iran – jika negara itu memulihkan akses bagi para inspekstur nuklir PBB, menanggapi kekhawatiran mengenai persediaan uranium yang diperkaya, serta terlibat dalam pembicaraan dengan AS.

"Tanpa terpenuhinya syarat-syarat paling dasar ini, tidak ada jalur yang jelas menuju solusi diplomatik yang cepat. Kami menyesalkan bahwa Iran sejauh ini gagal mengambil langkah-langkah tersebut dan kami mendesak mereka untuk bertindak sekarang," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward di hadapan DK PBB.

"Kami siap untuk keterlibatan lebih lanjut, secara diplomatis, dalam pekan depan dan setelahnya untuk berupaya menyelesaikan perbedaan."

Kuasa Usaha AS Dorothy Shea menegaskan, keputusan AS menolak rancangan resolusi diambil karena Iran terus melanggar komitmen dalam JCPOA.

"Iran telah memperkaya uranium jauh melampaui batas JCPOA – dengan cara yang tidak memiliki tujuan sipil yang kredibel," kata Shea dalam sidang DK PBB pada Jumat seperti dikutip dari laman web Misi AS untuk PBB.

Shea menambahkan, Iran juga tidak melaksanakan mekanisme pemantauan JCPOA oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan tidak memberlakukan sementara Protokol Tambahan IAEA.

Menurut Shea, meski Eropa menawarkan perpanjangan mekanisme snapback pada Juli jika Iran memenuhi syarat tertentu, "Teheran belum merealisasikan kondisi tersebut."

"Atas dasar itu, AS memilih memberi suara 'tidak' terhadap resolusi yang diajukan," tutur Shea.

Shea menegaskan, suara "tidak" bukan berarti menutup jalur dialog.

"Suara kami tidak menghalangi kemungkinan diplomasi nyata… kembalinya sanksi pun tidak menutup kemungkinan pencabutan di kemudian hari melalui diplomasi," ujarnya.

Presiden Donald Trump, sebut Shea, terus menegaskan kesiapan AS untuk dialog yang bermakna, langsung, dan berbatas waktu dengan Iran, baik sebelum maupun setelah sanksi otomatis kembali berlaku pada 27 September.