Dubes Pakistan Dorong Implementasi Resolusi DK PBB untuk Penyelesaian Sengketa Kashmir

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Zahid Hafeez Chaudhri, menyerukan kepada komunitas internasional agar mendorong implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama di wilayah Jammu dan Kashmir.

Dalam acara peringatan enam tahun pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir oleh pemerintah India, yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta pada Selasa (5/8/2025), Dubes Chaudhri menegaskan bahwa resolusi yang dimaksud termasuk Resolusi DK PBB Nomor 47 Tahun 1948.

Resolusi tersebut mengatur tentang pemulihan perdamaian serta pelaksanaan plebisit untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Jammu dan Kashmir.

"Kini saatnya masyarakat internasional tampil dan menuntut pelaksanaan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Dubes Chaudhri pada Selasa (5/8).

Ia menilai, langkah India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir pada 5 Agustus 2019 merupakan upaya memperkuat pendudukan yang dinilai Pakistan sebagai tidak sah atas wilayah tersebut.

Menurutnya, sengketa Kashmir memiliki tiga dimensi penting yang menuntut perhatian global, yaitu dimensi hukum internasional, dimensi perdamaian dan keamanan kawasan, serta dimensi hak asasi manusia.

Dari aspek hukum internasional, Dubes Chaudhri menyebut bahwa India belum melaksanakan sejumlah resolusi DK PBB terkait Kashmir, sehingga isu ini masih menjadi salah satu agenda yang belum terselesaikan di Dewan Keamanan.

"Penyelesaian damai atas sengketa Jammu dan Kashmir sesuai dengan resolusi PBB merupakan hal yang mendesak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti dimensi perdamaian dan keamanan di Asia Selatan, yang menurutnya terancam oleh ketegangan yang terus berlanjut di kawasan tersebut. Pakistan, kata dia, memandang penyelesaian sengketa Kashmir sebagai kunci bagi stabilitas jangka panjang di kawasan.

Selain itu, Chaudhri juga menekankan pentingnya dimensi hak asasi manusia dalam sengketa ini. Ia menyerukan agar India membebaskan pemuda Kashmir dan para pemimpin masyarakat Kashmir yang saat ini sedang ditahan.

"Kami mendorong komunitas internasional untuk meminta India melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara penuh," tambahnya.

Konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Jammu dan Kashmir telah berlangsung sejak 1947, dengan beberapa kali eskalasi ketegangan. Ketegangan terbaru dilaporkan terjadi pada akhir April lalu, ketika pasukan India menuduh angkatan bersenjata Pakistan melepaskan tembakan tanpa provokasi melintasi Garis Kendali (Line of Control/LoC) di sektor Naushera, Sunderbani, dan Akhnoor.

India dan Pakistan berbagi perbatasan sepanjang lebih dari 3.300 kilometer, termasuk Garis Kendali di Jammu dan Kashmir, serta Garis Posisi Aktual di wilayah sengketa Gletser Siachen.

Sebelumnya, pada 22 April, serangan teroris di dekat kota Pahalgam, Jammu dan Kashmir, India, menewaskan 26 orang, termasuk seorang warga negara Nepal.