Calon Ratu Belgia Dihantui Kebijakan Trump Larang Mahasiswa Asing di Harvard

Liputan6.com, Brussel - Istana Kerajaan Belgia pada Jumat (23/5/2025) menyatakan bahwa Putri Elisabeth, sang pewaris takhta, masih menunggu kepastian apakah dia dapat kembali ke Harvard University atau Universitas Harvard untuk tahun keduanya, setelah pemerintahan Donald Trump mengumumkan larangan terhadap mahasiswa asing di universitas tersebut.

Pemerintahan Trump pada Kamis (22/5) mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, sebagai bagian dari perselisihan yang semakin memanas dengan universitas Ivy League itu. Pemerintah menyatakan bahwa ribuan mahasiswa harus pindah ke universitas lain atau meninggalkan Amerika Serikat (AS).

"Kami sedang menyelidiki situasinya untuk melihat apakah keputusan ini akan berdampak pada sang putri atau tidak. Terlalu dini untuk memastikan saat ini," ujar kepala komunikasi istana Xavier Baert seperti dilansir AP.

Baert menjelaskan bahwa Putri Elisabeth, yang berusia 23 tahun, telah menyelesaikan tahun pertamanya dalam program pascasarjana di Harvard dan akan menghabiskan musim panas ini di Belgia.

"Dan kita akan lihat apa yang terjadi tahun depan," kata dia.

Senada, juru bicara Istana Kerajaan Belgia Lore Vandoorne menuturkan, "Putri Elisabeth baru saja menyelesaikan tahun pertamanya. Dampak dari keputusan (pemerintahan Trump) ini baru akan terlihat lebih jelas dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Saat ini kami sedang menyelidiki situasinya."

Putri Elisabeth adalah anak sulung dari empat bersaudara buah hati Raja Philippe dan Ratu Mathilde. Saat ini, dia tengah menempuh studi untuk meraih gelar magister dalam bidang Kebijakan Publik. Tahun lalu, dia menyelesaikan pendidikan sarjana dalam bidang sejarah dan politik di Lincoln College Oxford - University of Oxford.

Universitas Harvard memiliki hampir 6.800 mahasiswa asing di kampusnya di Cambridge, Massachusetts, yang mewakili lebih dari seperempat dari total jumlah mahasiswa. Mayoritas dari mereka adalah mahasiswa pascasarjana yang berasal dari lebih dari 100 negara.

Pada Jumat, Universitas Harvard mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Boston, menyatakan bahwa tindakan pemerintahan Trump melanggar Amandemen Pertama dan akan memberikan dampak langsung dan menghancurkan bagi Harvard dan lebih dari 7.000 pemegang visa.

"Dengan satu goresan pena, pemerintah berusaha menghapus seperempat dari populasi mahasiswa Harvard, mahasiswa asing yang memberikan kontribusi besar bagi universitas dan misinya," sebut Universitas Harvard dalam gugatannya.

Sementara itu, Presiden Universitas Harvard Alan Garber menuturkan, "Kami mengecam tindakan yang melanggar hukum dan tidak beralasan ini."

"Pencabutan (izin) ini merupakan kelanjutan dari serangkaian tindakan pemerintah yang bertujuan membalas dendam terhadap Harvard karena kami menolak menyerahkan kemandirian akademik kami dan tunduk pada klaim ilegal pemerintah federal atas kontrol terhadap kurikulum, staf pengajar, dan mahasiswa kami."

Dalam perkembangan terbaru seperti dilansir BBC, Hakim Distrik Massachusetts Allison Burroughs mengeluarkan perintah yang menghentikan secara langsung keputusan pemerintahan Trump untuk mencabut kemampuan Universitas Harvard dalam menerima mahasiswa asing, setidaknya hingga proses hukum atas gugatan universitas tersebut selesai diproses.

Pemerintahan Trump menuduh Harvard belum melakukan cukup upaya untuk memerangi antisemitisme dan mengubah praktik perekrutan serta penerimaan mahasiswanya—tuduhan yang telah dibantah dengan tegas oleh pihak universitas.

Universitas Harvard menyatakan keputusan pemerintah Trump merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan hak atas kebebasan berbicara.