Pengadilan Belanda Perintahkan Stop Ekspor Suku Cadang Jet Tempur F-35 ke Israel

Dalam kasus hukum terpisah pada Januari, pengadilan tinggi PBB, Mahkamah Internasional, memerintahkan Israel mengambil tindakan guna mencegah tindakan genosida dalam perang melawan Hamas. Keputusan tersebut memicu seruan baru dari kelompok hak asasi manusia untuk melarang ekspor senjata ke Israel.

Gugatan terhadap pemerintah Belanda diajukan oleh beberapa kelompok hak asasi manusia, termasuk Oxfam yang berafiliasi dengan Belanda, pada Desember 2023.

"Kami berharap keputusan ini akan memperkuat hukum internasional di negara lain sehingga warga Gaza juga dilindungi hukum internasional," kata Direktur Oxfam Novib Michiel Servaes.

Dalam putusan pertama pada Desember, pengadilan rendah Belanda tidak memerintahkan pemerintah Belanda untuk menghentikan ekspor, meskipun pengadilan mengatakan kemungkinan besar F-35 berkontribusi terhadap pelanggaran hukum perang.

Namun, pengadilan yang lebih rendah memutuskan bahwa negara tersebut memiliki kebebasan yang besar dalam mempertimbangkan isu-isu politik dan kebijakan untuk memutuskan ekspor senjata. Pengadilan banding mengatakan kekhawatiran tersebut tidak mengalahkan risiko pelanggaran hukum internasional.

Pengadilan banding juga mengungkapkan kemungkinan besar F-35 digunakan dalam serangan di Jalur Gaza, sehingga menimbulkan korban sipil yang tidak dapat diterima. Hal ini menepis argumen pemerintah Belanda yang tidak perlu melakukan pemeriksaan baru terhadap izin ekspor.

Belanda memiliki salah satu dari beberapa gudang regional suku cadang F-35 milik Amerika Serikat (AS), yang kemudian didistribusikan ke negara-negara yang memintanya, termasuk Israel dalam setidaknya satu pengiriman sejak perang di Jalur Gaza pecah pada 7 Oktober 2023.

Hakim Ketua Bas Boele menuturkan ada kemungkinan pemerintah Belanda dapat mengizinkan ekspor suku cadang F-35 ke Israel di masa depan, namun dengan syarat ketat suku cadang tersebut tidak akan digunakan dalam operasi militer di Jalur Gaza.