Israel Bantah Ingin Kosongkan Jalur Gaza dari Warga Palestina

Pemerintahan Joe Biden dilaporkan menghadapi pengawasan ketat setelah terungkap pihaknya melangkahi Kongres dalam memasok peluru tank ke Israel. Tidak hanya itu, AS dilaporkan juga tidak melakukan penilaian terus-menerus mengenai apakah Israel melakukan kemungkinan kejahatan perang.

The Washington Post mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya yang mengakui bahwa AS tidak mengikuti pedoman yang ditetapkan Biden pada Februari agar semua transfer senjata ke pemerintah asing harus terus diperiksa berdasarkan catatan penerima dalam konvensi Jenewa dan norma global lainnya dalam melakukan peperangan.

Pers Israel memberitakan secara luas pada Senin (11/12) bahwa AS telah berusaha membujuk Israel menyelesaikan serangannya di Jalur Gaza pada akhir bulan ini, sementara IDF telah meminta lebih banyak waktu hingga akhir Januari, untuk mencapai tujuan perang, yaitu menghancurkan Hamas sebagai kekuatan militer dan politik serta menjamin pembebasan para sandera.

Blinken mengatakan masalah durasi perang telah diangkat dalam diskusi AS-Israel.

"Itu adalah keputusan yang harus diambil Israel," ujar Blinken kepada CNN.

Penasihat keamanan nasional Israel Tzachi Hanegbi menyatakan tidak ada batas waktu bagi Israel untuk mencapai dua tujuan, yakni membubarkan Hamas dan menyelamatkan sandera yang tersisa.

"Evaluasi bahwa hal ini tidak dapat diukur dalam hitungan minggu adalah benar dan saya tidak yakin hal ini dapat diukur dalam hitungan bulan," katanya kepada Channel 12.

Netanyahu mengkritik negara-negara termasuk Prancis dan Jerman yang menyerukan gencatan senjata.

"Anda tidak dapat di satu sisi mendukung penghapusan Hamas dan di sisi lain menekan kami untuk mengakhiri perang, yang akan mencegah penghapusan Hamas," kata Netanyahu.

Italia, Prancis, dan Jerman meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Hamas dan pendukungnya melalui surat bersama kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Senin. Menteri Luar Negeri Prancis Catherine Colonna menambahkan pihaknya juga mempertimbangkan menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki.

​

Meluasnya serangan darat ke Gaza Selatan, menurut organisasi kemanusiaan, disertai dengan pengeboman besar-besaran, telah menciptakan situasi yang tidak dapat dipertahankan bagi masyarakat. Korban tewas sejauh ini diperkirakan sekitar 18.000 orang dan lebih dari 1,8 juta orang atau sekitar 80 persen populasi, terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak konflik meletus pada 7 Oktober.

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) mengatakan 1,3 juta pengungsi di Gaza berlindung di 154 fasilitas mereka, yang sangat penuh sesak. Para pejabat bantuan kemanusiaan telah memperingatkan bahwa kolera dan pneumonia merupakan ancaman yang semakin meningkat di antara tenda-tenda darurat yang padat di sepanjang perbatasan Gaza Selatan dengan Mesir, seiring dengan buruknya sanitasi dan suhu malam hari yang menurun.

Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menggarisbawahi, "Sistem kesehatan Gaza berada dalam kondisi lemah dan runtuh."

Dalam menghadapi situasi kemanusiaan yang sangat buruk, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi pada akhir pekan lalu menuduh Israel melakukan upaya sistematis untuk mengosongkan Jalur Gaza.

Ketua UNRWA Philippe Lazzarini turut menyatakan hal serupa.

"Perkembangan yang kita saksikan menunjukkan adanya upaya untuk memindahkan warga Palestina ke Mesir," tulis Lazzarini di Los Angeles Times.

"Jika jalan ini terus berlanjut, Jalur Gaza tidak akan lagi menjadi tanah bagi warga Palestina."​

Para pejabat Qatar, yang membantu menengahi jeda kemanusiaan bulan lalu untuk memungkinkan pertukaran sandera bagi tahanan Palestina, mengatakan hanya ada sedikit prospek terulangnya kesepakatan serupa. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengungkapkan pemboman tanpa henti yang dilakukan Israel mempersempit peluang untuk mencapai kesepakatan.