Israel Diguncang Demo Hampir 10 Pekan, Massa Tolak Reformasi Sistem Kehakiman

Demonstran menentang perombakan yudisial di luar Knesset di Yerusalem pada 13 Februari 2023 (AP Photo/Ohad Zwigenberg).

Liputan6.com, Yerusalem - Ratusan ribu masyarakat Israel telah turun ke jalan-jalan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah untuk perombakan sistem peradilan. Sejauh ini, protes telah berlangsung selama 10 minggu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutu sayap kanannya berencana untuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dalam melawan legislatif dan eksekutif. Sebaliknya, mereka akan memberi anggota parlemen kewenangan untuk menunjuk hakim. Sementara menurut para demonstran, Mahkamah Agung harus dijauhkan dari ranah politik.

Dilansir BBC, Minggu (12/3/2023), kritikus mengatakan reformasi tersebut akan merusak demokrasi. Tetapi pemerintah Benjamin Netanyahu mengatakan perubahan yang direncanakan demi kebaikan masyarakat Israel.

Jumlah demonstran paling banyak muncul di kota-kota seperti Haifa, sementara 200.000 orang diyakini telah turun ke jalan-jalan di Kota Tel Aviv. Penyelenggara unjuk rasa juga mengatakan sebanyak 500.000 pengunjuk rasa pro-demokrasi turun ke jalan-jalan nasional pada Sabtu (11/3).

Surat kabar Israel Haaretz menyebutnya sebagai "demonstrasi terbesar dalam sejarah negara itu".

Pemimpin oposisi Yair Lapid, di selatan kota Be'er Sheva, mengatakan kepada massa bahwa negara itu menghadapi "krisis terbesar dalam sejarahnya".

"Gelombang terorisme menghantam kita, ekonomi kita ambruk, uang keluar dari negara. Iran baru saja menandatangani perjanjian baru kemarin dengan Arab Saudi. Tapi satu-satunya hal yang dipedulikan pemerintah ini adalah menghancurkan demokrasi Israel," katanya.

Tamir Guytsabry, seorang pengunjuk rasa di Tel Aviv, mengatakan kepada Reuters, "Ini bukan reformasi peradilan. Ini adalah revolusi yang membuat Israel menjadi kediktatoran penuh dan saya ingin Israel tetap menjadi negara demokrasi untuk anak-anak saya."

Ada kejadian unik di saat parlemen Israel sedang melakukan voting pemerintahan baru. Eks PM Benjamin Netnyahu salah kursi karena duduk di kursi PM meski telah kalah pada voting.

2 dari 2 halaman

Masalah Reformasi

PM Israel Benjamin Netanyahu (Abir Sultan/Pool Photo via AP)

Reformasi bertujuan untuk memberikan pengaruh yang menentukan kepada pemerintah terpilih atas pilihan hakim dan membatasi kemampuan Mahkamah Agung untuk memerintah eksekutif atau menjatuhkan undang-undang.

Masalah ini telah menyebabkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Israel.

Sementara itu, pemerintah berdiri teguh dalam menghadapi kekacauan yang terjadi, mengklaim protes tersebut dipicu oleh lawan politik.

Kritikus mengatakan reformasi yang direncanakan, yang sudah berjalan melalui parlemen, akan mempolitisasi peradilan dan dapat mengarah pada pemerintahan otoriter.

Sementara Netanyahu mengatakan reformasi dirancang untuk menghentikan pengadilan melampaui kekuasaan mereka dan bahwa mereka dipilih oleh publik Israel pada pemilihan terakhir.