Skandal Dokumen Rahasia Joe Biden: Gedung Putih Tolak Buka Daftar Pengunjung Rumah Pribadi Presiden

Skandal dokumen rahasia terungkap pada awal bulan ini. Temuan pertama terjadi di Penn Biden Center, sebuah think tank di Washington, di mana Biden sempat berkantor setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden.

Adapun temuan kedua terjadi di kediaman Biden di Delaware.

Pada akhir pekan lalu, Gedung Putih mengumumkan bahwa terdapat tambahan jumlah dokumen rahasia yang ditemukan di Delaware pada Kamis (12/1).

Menurut undang-undang AS, semua arsip Gedung Putih harus diserahkan ke Arsip Nasional pada akhir masa kepresidenan.

Gedung Putih mengklaim bahwa file-file rahasia tersebut "secara tidak sengaja salah tempat". Biden sendiri telah menyatakan siap bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, anggota Kongres dari Partai Republik telah meminta Gedung Putih untuk merilis catatan pengunjung ke rumah Biden.

"Kesalahan penanganan materi rahasia oleh Presiden Biden menimbulkan pertanyaan apakah dia telah membahayakan keamanan nasional kita," kata Ketua Komite Pengawas DPR James Comer dalam sepucuk surat yang dikirimkannya kepada kepala staf Gedung Putih Ron Klain pada akhir pekan.

"Tanpa daftar individu yang telah mengunjungi kediamannya, rakyat AS tidak akan pernah tahu siapa yang memiliki akses ke dokumen yang sangat sensitif ini," imbuhnya.

Jaksa agung telah menunjuk penasihat khusus untuk menyelidiki skandal dokumen rahasia Biden. Namun, Komite Pengawas DPR yang dikendalikan Partai Republik mengatakan akan meluncurkan penyelidikan mereka sendiri.

Terkait daftar pengunjung kediaman pribadi presiden, Secret Service sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki akses soal itu, termasuk dalam skandal yang juga menyeret mantan Presiden Donald Trump. Tahun lalu, ratusan dokumen rahasia pemerintah juga ditemukan di kediaman Trump di Mar-a-Lago oleh FBI.

Sementara itu, Gedung Putih secara terbuka merilis daftar pengunjung di situs web-nya. Praktik yang dibawa pada era pemerintahan Obama ini sempat dihentikan sementara selama kepresidenan Trump dan diaktifkan kembali ketika Biden menjabat.