Sukses

Di Forum PBB Dubes dan Perwakilan Junta Militer Saling Klaim Kursi Myanmar

Liputan6.com, New York - Militer Myanmar dan utusan pemerintah sipil yang dikudeta saling mengeluarkan klaim kontradiktif mengenai siapa yang mewakili negara itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun dalam sidang umum PBB pada Jumat (26/2) lalu dengan berani menyatakan dirinya telah memutuskan hubungan dengan junta militer.

Dengan emosional, Tun juga meminta bantuan dari PBB untuk memulihkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi yang dikudeta sejak 1 Februari lalu.

Kemudian di hari berikutnya, pemerintah militer Myanmar mengklaim utusan itu kini telah dibebas tugaskan.

"Kementerian luar negeri mendapat kehormatan untuk menginformasikan bahwa dewan administrasi negara republik Persatuan Myanmar menghentikan tugas dan tanggung jawab duta besar Kyaw Moe Tun," kata catatan itu, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (3/3/2021).

Sementara Kyaw Moe Tun, mengirimkan pesan kepada presiden Majelis Umum PBB dan mengklaim dirinya masih memegang jabatan tersebut.

"Pelaku kudeta yang tidak sah tidak memiliki kewenangan untuk melawan otoritas sah presiden negara saya," demikian dalam surat yang diperoleh AFP, mengacu pada Aung San Suu Kyi.

"Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kepada Anda bahwa saya tetap menjadi wakil tetap Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa," tambahnya.

"Saat ini, Tin Maung Naing, wakil duta besar perwakilan tetap, telah ditugaskan sebagai ad interim dari misi permanen," tambah catatan itu.

 

 **Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

2 dari 4 halaman

PBB Mendapat Dua Surat Kontradiktif

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan dalam konferensi pers bahwa badan tersebut telah menerima dua surat "kontradiktif".

"Kami sedang memeriksa surat-surat itu, dari mana asalnya dan apa yang akan kami lakukan," terangnya.

"Jujur saja di sini: Kami berada dalam situasi yang sangat berbeda yang sudah lama tidak kami lihat. Kami mencoba memilah-milah semua protokol hukum dan implikasi lainnya," jelas Dujarric.

Komite akreditasi dan protokol PBB juga akan menyelidiki masalah ini dan kemudian merujuknya ke Majelis Umum.

Dujarric menuturkan bahwa utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Swiss, "melanjutkan perbincangannya dengan berbagai pihak mengenai situasi saat ini".

Pada 28 Februari, Burgener menyampaikan bahwa "penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini", dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendesak kembali ke demokrasi.

3 dari 4 halaman

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Berikut Ini: