Sukses

Ratusan Ribu Orang Demo Tuntut Presiden Aljazair Mundur dari Jabatannya

Liputan6.com, Aljir - Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di Aljazair untuk menuntut pengunduran diri Presiden Abdelaziz Bouteflika. Diperkirakan jumlahnya mencapai hampir satu juta orang yang berkumpul di ibu kota, Aljir.

BBC yang dikutip Sabtu (30/3/2019) melaporkan, mereka melakukan aksinya pada hari Jumat keenam berturut-turut sebagai protes anti-pemerintah di negara itu.

Awal pekan ini seorang jenderal angkatan darat, Letjen Ahmed Gaed Salah, menyerukan agar posisi presiden dikosongkan. Tetapi partai-partai oposisi di Aljazair mengatakan tidak akan menjamin pemilihan yang bebas.

Polisi Aljazair menembakkan gas air mata ke arah kerumunan ketika mereka berusaha mencapai kediaman kepresidenan, kata wartawan BBC Mohamed Arezki Himeur, di Aljir.

Seruan baru untuk perubahan rezim muncul hanya beberapa hari setelah Letjen Gaed Salah menuntut agar Bouteflika dinyatakan tidak layak untuk memerintah.

Apa yang Diinginkan Para Pemrotes?

Demonstrasi terhadap Bouteflika dimulai bulan lalu setelah presiden, yang jarang terlihat di depan umum sejak menderita stroke pada tahun 2013, mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan berikutnya.

Sebagai tanggapan, presiden setuju untuk tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan kelima dalam pemilihan mendatang, yang telah ditunda. Namun langkah itu ternyata tidak berjalan dengan baik, para pemrotes mengatakan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri adalah tindakan sinis untuk memperpanjang kekuasaannya selama 20 tahun.

Mereka sekarang menyerukan lengsernya presiden dan juga seluruh generasi pemimpin politik Aljazair, termasuk mereka yang dicalonkan untuk menggantikannya.

Pada protes di Aljir, salah satu anggota kerumunan, yang bernama Ali, mengatakan: "Kami hanya memiliki satu kata untuk dikatakan hari ini, semua geng harus segera pergi, pertandingan berakhir."

Saksikan juga video berikut ini:

 

2 dari 2 halaman

Apa yang Terjadi Sekarang?

Letnan Jenderal Gaed Salah - yang juga wakil menteri pertahanan dan dipandang setia kepada Bouteflika - pekan ini menyerukan penggunaan Pasal 102, yang memungkinkan Dewan Konstitusi untuk menyatakan posisi presiden yang kosong jika pemimpinnya tidak layak untuk memerintah.

Partai yang berkuasa, Front Pembebasan Nasional (FLN), mendukung seruan jenderal itu.

Di bawah konstitusi, Kepala Senat, Abdelkhader Bansallah, akan menjadi pejabat kepala negara sampai suatu pemilihan dapat diadakan.

Meskipun ada intervensi yang signifikan, seruan dari kepala staf militer tampaknya tidak cukup untuk para pengunjuk rasa dan partai-partai oposisi, yang terus melakukan protes di jalan-jalan.

Loading
Artikel Selanjutnya
Cerita Sri Mulyani Wika Kalahkan Turki Garap Proyek Rumah Subsidi di Aljazair
Artikel Selanjutnya
20 Tahun Berkuasa, Presiden Aljazair Akhirnya Setuju Turun dari Kekuasaan