Pebisnis Indonesia, Australia, dan Global Berkumpul Bahas Isu Perbudakan Modern

Suasana pembukaan Bali Process Business Forum 2018, Senin 6 Agustus di Nusa Dua, Bali (Faizal Fanani / Liputan6.com) — President Commissioner Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja (kedua dari kiri) dan Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest saat pidato pembuka Bali Process Business Forum 2018, Senin 6 Agustus di Nusa Dua, Bali (Faizal Fanani / Liputan6.com)

Liputan6.com, Nusa Dua - Pebisnis dari Indonesia, Australia, dan puluhan negara di penjuru dunia, pada Senin 6 Agustus 2018, berkumpul dalam sebuah forum untuk membahas upaya pengentasan perdagangan orang, perbudakan modern beserta sejumlah isu turunannya.

Perhelatan itu, bernama Bali Process Business Forum 2018, menghadirkan dua tamu kunci yang bertindak sebagai co-chair dan moderator diskusi, yakni: President Commissioner Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja dari Indonesia dan Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest.

Turut hadir bersama mereka adalah hampir sekitar 45 pebisnis mancanegara, yang bertindak sebagai peserta forum dan diskusi, yang digelar di Sofitel Bali, Nusa Dua.

"Ini merupakan pertemuan yang spesial, membahas isu penting yang menyentuh dan berpengaruh bagi martabat hampir 10 juta orang, yakni: isu perdagangan orang, penyelundupan manusia, perbudakan modern atau kontemporer, sistem kerja paksa, dan pekerja anak," kata Eddy Sariaatmadja saat menyampaikan pidato pembuka dan memaparkan garis besar forum, Senin (6/8/2018).

Pada gilirannya, Forrest menjelaskan bahwa para pebisnis memiliki peranan penting, karena, "Kita adalah salah satu alat yang paling kuat untuk memberantas fenomena perdagangan orang dan perbudakan modern di dunia (dalam ruang lingkup bisnis dan pengusaha)," ujarnya menyampaikan pernyataan pembuka.

"Bayangkan apa yang terjadi jika kita, para pebisnis dunia, bekerja sama dan bahu-membahu untuk menghentikan itu semua," jelasnya tentang perbudakan modern.

Forrest menjelaskan, mengutip laporan media sekaligus lembaga think/tank Amerika Serikat The Economist, bahwa "Bisnis di penjuru dunia memiliki barang atau komoditas dengan total nilai US$ 570 miliar, di mana benda-benda itu berisiko diproduksi menggunakan mekanisme perbudakan modern. Kita harus menjamin agar semua itu dapat dihentikan."

Simak video pilihan berikut:

Jokowi dinilai berhasil merawat dan mempromosikan toleransi di tengah kebhinekaan Indonesia.

2 dari 3 halaman

Membahas Perkembangan Bali Process di Perth 2017

Suasana pelaksanaan agenda Bali Process Government and Business Forum 2018 yang berlangsung pada 6-7 Agustus 2018 di Nusa Dua, Bali (Liputan6.com/Rizki Akbar Hasan)

President Commissioner Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja menjelaskan, Bali Process Business Forum 2018 akan membahas proses dan perkembangan hasil dari Bali Process di Perth, Australia pada 2017.

Sejak tahun lalu, melalui berbagai proses, diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak, Bali Process Government and Business Forum 2017 menghasilkan apa yang disebut sebagai The Acknowledge, Act, and Advance Recommendations atau (AAA Recommendations) --sebagai sebuah pemetaan tindak lanjut para peserta forum untuk mengentas perdagangan orang dan perbudakan modern sesuai dengan sektor mereka masing-masing (baik bisnis maupun pemerintah).

"Saya dan Forrest akan menjadi fasilitator bagi semua (para peserta) untuk mendiskusikan dan membahas apa yang telah kita lakukan dan yang bisa kerjakan pada masa mendatang (untuk mengentas perdagangan orang dan perbudakan modern)," jelas Eddy.

President Commissioner Emtek itu juga berharap agar para peserta Bali Process Business Forum 2018 "mampu berbicara terbuka dan bebas ... agar kita mengetahui hambatan dan cara untuk melaluinya guna mencapai tujuan tersebut."

3 dari 3 halaman

Sesi Bisnis dan Pemerintah

President Commissioner Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja menyampaikan pidato pembuka Bali Process Business Forum 2018, Senin 6 Agustus di Nusa Dua, Bali (Faizal Fanani / Liputan6.com) — President Commissioner Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja (kedua dari kiri) dan Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest saat pidato pembuka Bali Process Business Forum 2018, Senin 6 Agustus di Nusa Dua, Bali (Faizal Fanani / Liputan6.com)

Menurut informasi yang dihimpun Liputan6.com, Bali Process akan terbagi menjadi dua sesi, yakni Government Forum setingkat menteri dan Business Forum.

Hari pertama, 6 Agustus, merupakan sesi diskusi bisnis forum, di mana Eddy Sariaatmadja dan Andrew Forrest bersama-sama akan menyampaikan pidato kunci dan menjadi co-chair diskusi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bersama-sama menjadi co-chair mewakili unsur pemerintah dalam Bali Process Government Forum.

Sementara hari kedua, 7 Agustus, merupakan sesi puncak Bali Process Official Government and Business Forum, Menlu Retno dan Menlu Bishop akan menyampaikan pidato pembuka mewakili pemerintah Indonesia dan Australia.

Dalam kesempatan itu, Eddy Sariaatmadja akan memaparkan tentang pencapaian Bali Process tahun lalu hingga tahun ini, sedangkan Andrew Forest akan menyampaikan AAA Recommendations Bali Process.

Bali Process terbentuk pada 2002. Sejak tahun itu, forum ini telah berbicara dan melakukan banyak hal demi mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang, perbudakan moderen dan juga irregular movement person.

Berbeda dengan tahun-tahun setelahnya, Bali Process yang diselenggarakan di Perth pada tahun 2017 untuk kali pertamanya menggandeng pelaku bisnis.

Sejak inagurasinya di Perth, Australia pada 24-25 Agustus 2017, Bali Process Government and Business Forum telah menjadi wadah konsultasi bagi puluhan pejabat pemerintah dan pebisnis dari puluhan negara untuk mengentas isu perdagangan dan penyelundupan manusia, serta perbudakan modern.

Meski dikritik berbagai pihak karena sifatnya yang informal dan tidak mengikat secara politis, bagaimanapun, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa Bali Process tetap memberikan hasil positif dalam mengeradikasi isu perdagangan manusia dan perbudakan modern dalam tataran global.

Terlebih lagi, mengingat sifatnya yang 'informal dan tidak mengikat' justru "memberikan kesempatan bagi negara peserta untuk mengadopsi dan mengimplementasi hasil luaran Bali Process secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan domestik dan regional masing-masing." Demikian seperti dikutip dari Bali Process Ad Hoc Group Country Report.