Krisis, WNI di Yunani Banyak Kehilangan Pekerjaan

Liputan6.com, Jakarta - Yunani dihantam krisis ekonomi dahsyat. Saat ini kondisi negara tersebut sudah berada di tebing kebangkrutan.

Kondisi krisis Yunani ternyata berdampak bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana. Dari keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), beberapa WNI di Negeri Dewa itu memilih pulang ke Tanah Air.

Meski demikian, Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir mengatakan pihaknya tidak bisa memastikan berapa angka WNI yang sudah pulang. Sebab, mereka belum dapat informasi apakah WNI di Yunani pulang secara individu atau rombongan yang diatur oleh KBRI Athena.

"Pemulangan WNI dari Yunani saya belum tahu (detailnya). Ada 1.046 WNI di sana sebagai besar kerja di sektor informal," sebut Arrmanatha di Kantor Kemlu, Kamis (9/9/2015).

"Ada yang sudah pulang, tapi apa itu di-organize oleh KBRI atau secara individu kami harus cek kembali," sambung dia.

Arrmanatha menyebut, walau pihaknya tidak tahu jumlah pasti Warga Indonesia yang sudah pulang, kebanyakan para WNI ini pulang dengan alasan yang sama. Yaitu kehilangan pekerjaan.

"Dampak dari krisis di sana, sebagian besar yang kerja di sektor informal kehilangan pekerjaannya," tukas dia.

Krisis Yunani dimulai pada akhir 2009. Penyebab utamanya adalah perpaduan kelemahan struktural ekonomi dengan defisit struktural dan rasio utang-PDB yang terlalu tinggi yang sudah lama terjadi.

Yunani terkena dampak yang besar karena industri utamanya, perkapalan dan pariwisata, sangat sensitif terhadap perubahan siklus bisnis. Akibatnya, utang negara ini menumpuk dengan cepat.

Pada 27 April 2010, peringkat utang Yunani turun hingga ke peringkat terbawah oleh Standard & Poor's , karena kemampuan Yunani untuk membayar hutang diragukan.

Pada awal 2010, pertumbuhan utang nasional Yunani semakin mengkhawatirkan. Pemerintah memberi sinyal bahwa Yunani memerlukan dana talangan darurat.

Yunani juga menjadi negara maju pertama yang gagal membayar pinjaman 1,6 miliar euro dari IMF pada 30 Juni 2015.  Pada waktu itu, pemerintah negara itu memiliki utang senilai 323 miliar euro. (Tnt/Ein)