TD Cowen Sebut Usulan Aturan Kripto CFTC Harus Rampung Sebelum 2028

Liputan6.com, Jakarta - Bank investasi TD Cowen menilai, usulan baru untuk menciptakan kerangka regulasi federal bagi perdagangan kripto dengan leverage atau utang dan margin mungkin terlambat. Hal ini karena mendekatnya siklus pemilihan umum 2028 yang berpotensi membatalkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Mengutip the block, Rabu (14/10/2026), dalam sebuah catatan pada Senin, 12 Oktober 2026, Direktur Pelaksana Washington Research Group milik TD Cowen, Jaret Seiberg mengatakan, pemberitahuan awal mengenai usulan pembuatan aturan atau advance notice of proposed rulemaking yang dirilis oleh Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sepekan lalu merupakan langkah positif bagi platform kripto.

Namun, ia juga menyebutkan, badan itu kemungkinan tidak akan dapat menyelesaikan proses pembuatan aturan itu hingga awal 2028, sehingga memunculkan risiko aturan itu tidak akan pernah disahkan secara final.

"Waktu semakin sempit. Kami memperkirakan skenario terbaiknya adalah badan itu akan merilis proposalnya pada akhir kuartal pertama atau awal kuartal kedua 2027. Setelah itu, penyelesaian akhir aturan bisa memakan waktu hingga awal 2028,” kata dia.

Pekan lalu, CFTC mengusulkan kerangka kerja federal untuk platform kripto, sembari menghindari klaim yurisdiksi langsung atas transaksi pasar spot. Menurut Seiberg, aturan yang diusulkan tersebut akan mewajibkan platform untuk melakukan "audit bukti cadangan" (proof-of-reserves audits) dan memberikan wewenang kepada badan tersebut atas platform yang memiliki lisensi negara bagian.

Setelah Senat gagal meloloskan undang-undang kripto komprehensif yang sedianya akan memberikan wewenang luas kepada CFTC atas perdagangan kripto spot dalam pemungutan suara awal, baik CFTC maupun Securities and Exchange Commission (SEC) telah turun tangan untuk meregulasi industri kripto, termasuk melalui kebijakan pengecualian inovasi yang telah lama dinantikan. Namun, kedua badan tersebut tidak memiliki landasan permanen yang seharusnya diperoleh melalui undang-undang tersebut.

Meski demikian, Seiberg mengatakan, jika CFTC memutuskan untuk mempercepat proses pembuatan aturan ini, hal tersebut dapat meningkatkan risiko intervensi pengadilan.

"Mempercepat proses ini akan meningkatkan risiko pembatalan oleh hakim atas dasar prosedur," kata Seiberg.

"Bahkan jika badan tersebut bertindak hati-hati, kami tetap memperkirakan bahwa tantangan hukum dapat berlanjut hingga melewati tahun 2028,” ia menambahkan.