Regulator Asuransi Hong Kong Pertimbangkan Aturan Modal Baru dan Biaya Risiko di Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Regulator asuransi Hong Kong mengusulkan serangkaian aturan modal yang akan mengarahkan modal asuransi ke kripto dan proyek infrastruktur yang didukung pemerintah.

Mengutip laman the block dari laporan Bloomberg, Selasa (23/12/2025). Berdasarkan draf kerangka kerja tersebut, Otoritas Asuransi Hong Kong akan menerapkan biaya risiko 100% untuk eksposur perusahaan asuransi terhadap kripto,berdasarkan dokumen 4 Desember.

Investasi stablecoin akan dikenakan biaya risiko yang sesuai dengan mata uang fiat yang mendasarinya. Hal ini dengan syarat stablecoin tersebut diatur dalam yurisdiksi Hong Kong.

Proposal itu yang masih dapat direvisi dan diharapkan akan dirilis untuk konsultasi publik mulai Februari-April. Setelah itu regulator akan mengajukan langkah-langkah tersebut untuk pertimbangan legislatif.

Dalam pernyataan kepada the Block, otoritas asuransi mengatakan mulai meninjau rezim permodalan berbasis risiko pada awal tahun ini dengan tujuan untuk mendukung sektor asuransi dan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

"Tinjauan ini juga mencakup proposal perlakuan modal dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan terbaru seperti yang terkait dengan stablecoin dan aset kripto," kata juru bicara regulator.

"Kami sedang dalam tahap mengukur umpan balik dari industri dan juga akan mengajukan proposal untuk konsultasi publik pada waktunya."

Langkah ini dilakukan seiring dengan percepatan upaya Hong Kong untuk memposisikan diri sebagai pusat kripto. Otoritas telah meluncurkan kerangka kerja perizinan untuk platform perdagangan aset virtual dan penerbit stablecoin.

Pada November, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong juga mengeluarkan surat edaran yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan memperluas penawaran produk untuk bursa kripto lokal, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan likuiditas global melalui buku pesanan bersama.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Otoritas keuangan Hong Kong memperketat standar kustodian bagi bursa kripto berlisensi sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan aset investor. Kebijakan baru ini juga menegaskan ambisi Hong Kong menjadi pusat aset digital di Asia.

Dalam surat edaran yang diterbitkan Jumat (15/8), Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) menetapkan persyaratan minimum bagi platform perdagangan aset virtual (VATP) berlisensi. Aturan tersebut mencakup tanggung jawab manajemen senior, pengelolaan dompet dingin (cold wallet), penggunaan dompet pihak ketiga, serta pemantauan ancaman siber secara real time.

Langkah ini diambil setelah tinjauan regulator awal tahun menemukan sejumlah “kekurangan” dalam sistem keamanan siber dan kontrol kustodian pada beberapa bursa. SFC menegaskan pedoman baru ini juga menjadi rujukan bagi seluruh kustodian aset virtual di wilayahnya.

Dengan kombinasi aturan ketat dan pengembangan produk, Hong Kong berupaya menempatkan diri berbeda dari Singapura yang cenderung membatasi layanan kripto ritel.

Pengumuman ini sejalan dengan pilar Infrastruktur dan Perlindungan dalam strategi ASPIRe SFC yang diluncurkan Februari lalu di ajang Consensus 2025 CoinDesk di Hong Kong. Strategi tersebut dirancang untuk mengatasi fragmentasi likuiditas, arbitrase regulasi, dan volatilitas pasar, sekaligus memperluas produk dan layanan kripto yang teregulasi.

Kebijakan kustodian ini menambah rangkaian langkah regulasi sepanjang 2025. Pada Februari, SFC memperkenalkan rezim perizinan baru untuk perdagangan over-the-counter (OTC) dan layanan kustodi, sekaligus meninjau derivatif serta perdagangan margin aset virtual.

Sementara pada April, regulator memberi lampu hijau bagi bursa dan dana berlisensi untuk menawarkan layanan staking. Namun, persyaratannya ketat, termasuk pengendalian aset dan pengungkapan risiko yang transparan bagi investor.

Dengan pengawasan yang semakin terarah, Hong Kong berupaya membangun ekosistem aset digital yang aman, transparan, dan mampu bersaing dengan pusat keuangan global lainnya.