Geger Skandal Suap Crypto Launderers: Dua Pejabat Kepolisian Korea Selatan Resmi Diadili

Liputan6.com, Jakarta - Skandal besar mengguncang institusi kepolisian Korea Selatan setelah dua pejabat tinggi didakwa menerima suap dari jaringan crypto launderers. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan Kejaksaan Distrik Suwon pada 27 November, yang menyebut seorang kepala kepolisian dari Kantor Polisi Seoul Dobong dan seorang inspektur terlibat dalam kasus pencucian uang kripto skala besar.

Dikutip dari coinmarketcap, Kamis (27/11/2025), kedua pejabat tersebut diduga menerima sejumlah besar uang serta berbagai fasilitas mewah dari kelompok crypto launderers yang mengoperasikan jaringan pencucian uang digital bernilai fantastis. Para pelaku disebut telah mengalirkan lebih dari 200 miliar won atau sekitar USD 144 juta dari sejumlah tindak kriminal.

Sumber dana ilegal itu mencakup penipuan voice phishing, skema investasi abal-abal, hingga berbagai kejahatan finansial lain yang kemudian dikonversi menjadi aset kripto untuk mengaburkan jejak.

Sebagai imbalan atas suap tersebut, para oknum polisi memberikan informasi sensitif terkait proses penyelidikan, yang memungkinkan para crypto launderers menghindari deteksi dan proses hukum. Skandal ini menyoroti risiko besar korupsi di tengah meningkatnya kejahatan berbasis aset digital.

Investigasi mengungkap bahwa suap yang diterima para pejabat polisi bukan hanya berupa uang tunai. Paket gratifikasi mencakup barang-barang mewah, hiburan eksklusif, hingga dukungan finansial berkala agar para aparat tetap “kooperatif” dengan jaringan crypto launderers.

Selain dua pejabat tersebut, empat eksekutif perusahaan investasi kripto ilegal, termasuk CEO-nya, juga resmi didakwa. Mereka dijerat berbagai pelanggaran mulai dari menyembunyikan hasil kejahatan melalui kripto, melanggar aturan pelaporan transaksi, hingga menyuap aparat negara. Seorang tersangka lain juga didakwa tanpa penahanan, menandakan penyidikan masih terus berkembang.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana jaringan crypto launderers berusaha menembus institusi resmi untuk mengamankan operasi mereka.

Kedua pejabat kepolisian kini menghadapi konsekuensi berat, termasuk tuduhan suap berat (aggravated bribery) yang dapat berujung hukuman penjara. Mereka juga telah diberhentikan sementara dari tugas hingga proses hukum selesai.

Skandal ini muncul di tengah momentum penting bagi regulasi kripto di Korea Selatan. Keterlibatan aparat dalam kasus crypto launderers diprediksi mendorong pemerintah memperketat aturan, seperti:

• Pengawasan transaksi aset kripto yang lebih ketat
• Sistem pelaporan yang lebih transparan
• Penguatan mekanisme pencegahan korupsi di lembaga penegak hukum
• Peningkatan sistem pemantauan aktivitas mencurigakan

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa jaringan kriminal berbasis kripto semakin agresif, termasuk dengan menyasar pejabat yang seharusnya menjaga integritas hukum.