Draf RUU Struktur Pasar Kripto AS Dirilis, Simak 5 Poin Pentingnya

Liputan6.com, Jakarta - Senat Amerika Serikat (AS) merilis draf rancangan undang-undang (RUU) struktur pasar aset digital yang telah lama dinantikan. Langkah ini dianggap sebagai fase penting bagi AS dalam mendorong perluasan akses kripto di kalangan investor perseorangan maupun institusional. 

Draf tersebut diumumkan oleh Ketua Komite Pertanian Senat AS John Boozman dari Partai Republik (Arkansas) dan Senator Cory Booker dari Partai Demokrat (New Jersey) pada Senin.

Dalam rancangan tersebut, kedua pihak lintas partai berupaya membentuk kerangka hukum dan panduan yang jelas bagi lembaga keuangan yang ingin mengintegrasikan aset digital seperti Bitcoin, Ether, hingga instrumen keuangan yang ditokenisasi, pada bisnis mereka.

 “Ini adalah peta jalan paling berpengaruh untuk menunjukkan bagaimana sebuah institusi akan mengintegrasikan aset digital ke dalam bisnis mereka,” ujar CEO Crypto Trade Association Digital Chamber Cody Carbone, Dikutip dari CNBC, Kamis (13/11/2025).

“Draf ini seperti panduan langkah demi langkah mengenai aturan dan persyaratan kepatuhan yang perlu diikuti untuk bekerja dengan kripto,” tambahnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

1. Regulasi yang Lebih Jelas untuk Kripto Utama

Dalam draf tersebut, aset digital dengan kapitalisasi pasar terbesar seperti bitcoin dan ether diklasifikasikan sebagai “komoditas digital”, yang berarti akan berada di bawah pengawasan Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ketentuan ini diharapkan dapat menghapus salah satu hambatan utama dalam adopsi aset digital oleh lembaga keuangan institusional. Hal itu disampaikan oleh Juan Leon, analis di perusahaan manajer aset kripto Bitwise.

“Departemen kepatuhan dan manajemen risiko akhirnya akan memiliki dasar hukum federal yang jelas,” ujar Leon.

“Hal ini mengubah arah pembahasan internal dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk memasukkan aset digital ke dalam alokasi investasi strategis secara resmi,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, langkah ini akan menciptakan pemisahan yang jelas antara token yang diatur dan yang tidak diatur. Aset digital yang berada dalam kategori regulasi diperkirakan akan menarik arus besar modal institusional, disertai likuiditas tinggi dan ekosistem derivatif yang lebih kuat.

Dalam draf tersebut, perusahaan kripto diwajibkan untuk “membangun tata kelola, pemisahan personel, dan pemisahan sumber daya keuangan di antara unit bisnis terafiliasi yang menjalankan fungsi regulasi berbeda.

Menurut Leon, ketentuan ini menjadi tantangan bagi model bisnis “all-in-one” yang umum digunakan di banyak perusahaan kripto. Dalam model tersebut, satu perusahaan biasanya berperan sebagai bursa sekaligus pialang, kustodian, dan meja perdagangan internal. 

Dengan aturan baru ini, perusahaan aset digital kemungkinan harus memisahkan lini bisnisnya sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan tradisional. Leon menilai, perubahan tersebut akan menjadi pilar utama bagi investor institusional di industri aset digital.

Draf rancangan tersebut memberikan kewenangan lebih besar bagi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) untuk mengatur industri aset digital, termasuk bekerja sama dengan Securities and Exchange Commission (SEC) dalam menerbitkan aturan bersama terkait kripto.

“Ada lebih banyak kekuasaan atau otoritas yang diberikan kepada CFTC untuk memiliki yurisdiksi atas industri ini,” ujar Cody Carbone, CEO Digital Chamber.

Perubahan ini menandai pergeseran penting. Selama bertahun-tahun SEC telah menjadi regulator utama aset digital, setelah berhasil mengambil alih sebagian besar kewenangan dari CFTC dalam pengawasan industri tersebut.

Draf ini juga menetapkan bahwa Perusahaan dan Unit Usaha yang diatur harus membayar biaya kepada CFTC. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan regulator, seperti pendaftaran bursa komoditas digital, pialang, dan dealer, serta pengawasan terhadap perusahaan yang diatur dan program edukasi serta sosialisasi publik.

5. Tetapkan Standar Pencatatan untuk Token

Dalam draf tersebut, perusahaan kripto hanya diperbolehkan memperdagangkan komoditas digital yang “tidak mudah dimanipulasi.”

Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi praktik penipuan seperti rug pull dan berbagai skema lain yang masih sering terjadi di sebagian sektor industri kripto. Dengan penerapan standar ini, regulator berharap dapat membangun kepercayaan pasar serta menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan transparan bagi investor.

Draf pembahasan dari Komite Pertanian Senat AS ini memang masih jauh dari kata final. Namun menurut Carbone, dokumen tersebut sudah memberikan gambaran penting mengenai arah kebijakan dan upaya untuk mendorong regulasi kripto yang lebih ramah di Amerika Serikat.

“Ini belum final, belum selesai, tapi draf ini memberi gambaran yang jelas ke mana arah para komite dan seperti apa aturan akhirnya nanti,” ujar Carbone.

Para komite diprediksi akan menghabiskan beberapa minggu ke depan untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik terkait draf tersebut. Berdasarkan hal ini, Carbone menilai hampir mustahil untuk menyelesaikan versi final bagian RUU ini sebelum akhir tahun.

Meski begitu, periode tersebut akan memberi waktu bagi para legislator untuk memberikan panduan yang lebih konkret terhadap sejumlah isu yang belum difinalkan dalam draf. Beberapa di antaranya mencakup aturan anti pencucian uang dan ketentuan khusus bagi sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Sejumlah pelaku industri kripto juga berencana melakukan kerja sama dengan para legislator untuk membantu menyempurnakan detail-detail tersebut.

“Kami sudah lama mengatakan bahwa kripto adalah isu bipartisan. Draf dari Ketua Boozman dan Senator Booker mencerminkan hal itu,” ujar Keith Grossman, Presiden Moonpay, kepada CNBC.

“Sangat penting agar undang-undang mampu membedakan antara perantara terpusat dan sistem terdesentralisasi. Kami menantikan kerja sama dengan komite untuk menyusun aturan yang tepat,” imbuhnya.