Sukses

Joe Biden Didesak Dukung Regulasi Kripto Sebelum Pemilu AS

The Chamber of Progress mengharapkan pemerintahan Biden untuk mendukung regulasi mata uang kripto yang komprehensif menjelang pertemuan meja bundar bitcoin bulan ini

Liputan6.com, Jakarta - Dengan lebih dari 18 juta orang Amerika Serikat berinvestasi dalam kripto, koalisi industri teknologi bernama The Chamber of Progress mendesak Presiden Joe Biden untuk mendukung kebijakan bipartisan dan pro-kripto untuk mengumpulkan lebih banyak suara kaum muda.

The Chamber of Progress mengharapkan pemerintahan Joe Biden untuk mendukung regulasi mata uang kripto yang komprehensif menjelang pertemuan meja bundar bitcoin bulan ini untuk melindungi suara pemilih milenial dan Gen Z.

"Lebih dari 50 persen kelompok usia tersebut mendukung kebijakan federal yang mendorong penggunaan aset digital di AS,” kata koalisi tersebut dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Biden, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (12/7/2024).

Chamber of Progress mengutip data jajak pendapat yang mengklaim lebih dari separuh pemilih berpendapat lebih banyak aturan kripto perlu diperkenalkan di Amerika Serikat, serta fakta 1 dari 5 pemilih melihat peraturan kripto sebagai masalah pemungutan suara yang besar pada pemilu 2024.

Koalisis tersebut juga mengingatkan Biden soal mantan Presiden AS, Donald Trump telah memanfaatkan ketidakjelasan pemerintahannya untuk membalikkan posisinya terhadap mata uang kripto yang menggambarkan Biden sebagai penentang kepemimpinan teknologi dan kemajuan ekonomi Amerika Serikat. 

"Dia telah berkomitmen untuk mendukung suara cryptocurrency dan dilaporkan telah mengumpulkan jutaan dana dari para pendiri dan investor,” koalisi memperingatkan.

Namun, koalisi tersebut meyakinkan Biden kampanyenya masih bisa menang dengan memperluas kejelasan peraturan ke industri kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

2 dari 4 halaman

Investasi Kripto Donald Trump Anjlok 75 Persen Dalam Sebulan

Sebelumnya, portofolio investasi aset kripto milik mantan Presiden AS, Donald Trump mengalami penurunan signifikan akibat melemahnya pasar kripto. Investasi aset kripto Trump sempat mencapai lebih dari USD 30 juta atau setara Rp 487,2 miliar (asumsi kurs Rp 16.242 per dolar AS).

Dilansir dari Yahoo Finance, Kamis (11/7/2024), menurut Arkham Intelligence, portofolio kripto Trump turun sekitar 75% menjadi USD 8 juta atau setara Rp 129,9 miliar selama sebulan terakhir. 

Portofolio Donald Trump terdiri dari aset kripto TRUMP senilai sekitar USD 3,5 juta, ETH senilai USUD 1,5 juta, TROG senilai USD1,5 juta, Wrapped Ethereum (WETH) senilai USD 1 juta, dan serangkaian posisi lebih kecil di token meme lainnya.

Depresiasi yang cepat pada portofolio Trump menggarisbawahi risiko yang melekat dalam investasi kripto, terutama pada beberapa kripto. Dalam sebulan, Trump telah kehilangan lebih dari USD 22 juta karena memegang aset digital ini. 

Penurunan drastis ini tidak jarang terjadi pada mereka yang terlalu banyak berinvestasi pada token berbasis komunitas dengan utilitas minimal, karena token ini memiliki keyakinan paling rendah dan paling rentan terhadap fluktuasi harga.

Ketika pasar kripto terus berkembang, pengalaman Trump memberikan contoh kenyataan pahit yang mungkin terjadi bersamaan dengan investasi koin meme. 

Perjalanan ini menyoroti volatilitas dan ketidakpastian kripto. Meskipun portofolionya pernah menikmati valuasi puncak yang luar biasa, bulan lalu adalah pengingat akan kebrutalan kripto. Hal ini menekankan pentingnya kesadaran pasar dan manajemen risiko untuk keberhasilan investasi.

 

3 dari 4 halaman

Kampanye Pilpres AS 2024, Partai Donald Trump Bikin Platform Inovasi Kripto

Sebelumnya, Partai Republik yang dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah secara resmi mengadopsi platform untuk mendukung inovasi mata uang kripto.

Kabar mengenai pembentukan platform tersebut beredar dalam bentuk dokumen yang dirilis oleh Komite Nasional Partai Republik AS.

Melansir Coindesk, Rabu (10/7/2024), platform ini dimaksudkan untuk memaparkan prioritas partai ketika Trump dan calon anggota Kongres dari Partai Republik akan mencalonkan diri pada pemilu AS November mendatang.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan peningkatan minat Trump dan politisi Partai Republik lainnya terhadap aset digital.

“Partai Republik akan mengakhiri tindakan keras terhadap kripto yang melanggar hukum dan tidak Amerika serta menentang penciptaan Mata Uang Digital Bank Sentral,” menurut dokumen tersebut.

“Kami akan membela hak untuk menambang Bitcoin, dan memastikan setiap orang Amerika memiliki hak untuk menjaga sendiri Aset Digital mereka, dan bertransaksi bebas dari Pengawasan dan Kontrol Pemerintah,” jelasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, Trump mengubah kecurigaannya terhadap mata uang kripto menjadi dukungan yang kuat.

Dia juga memiliki pengalaman pribadi dengan aset digital, setelah meluncurkan beberapa set token non-fungible (NFT) bermerek miliknya sendiri.

Kampanye Trump dan komite aksi politik yang berafiliasi juga menerima sumbangan kripto.

Pengumuman platform baru komite mencantumkan 20 "janji" kebijakan utamanya tanpa menyertakan item kripto, namun aset digital muncul di bagian ekonomi di bawah inisiatif inovasi.

4 dari 4 halaman

Aset Digital jadi Isu Populer dalam Pencalonan Trump di Pilpres AS

Seperti diketahui, topik mata uang digital bank sentral (CBDC) telah menjadi bahan pembicaraan populer bagi Trump dan anggota Partai Republik lainnya pada kampanye 2024.

Ketika yurisdiksi lain, termasuk Tiongkok dan Eropa telah mengejar gagasan token digital yang didukung pemerintah, AS belum bergerak melampaui tahap penelitian.

Partai Republik menuduh Demokrat mendorong CBDC yang memungkinkan pengawasan keuangan yang lebih besar terhadap warga AS.

Namun, Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan pejabat pemerintah lainnya bersikeras bahwa dolar digital teoretis seperti itu akan dikelola oleh sistem perbankan, bukan pemerintah. Dan para pejabat The Fed menegaskan bahwa hal itu tidak akan diadopsi tanpa persetujuan dari Kongres dan Gedung Putih.

 

Video Terkini