Wamendag Jerry Sambuaga Sebut Pelanggan Kripto Sentuh 11,2 Juta hingga Januari 2022

Sebelumnya, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengimbau masyarakat untuk memahami terlebih dahulu mekanisme dan risiko sebelum memutuskan berinvestasi aset kripto. 

Hal tersebut disampaikan oleh Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana yang melihat masa depan aset kripto buatan Indonesia cukup cerah. Potensi dan inovasi yang dimiliki oleh anak bangsa dan potensi pasar di Indonesia sangat besar dan terus berkembang. 

"Masyarakat juga harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti dan dipastikan pada calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti," ujar Wisnu dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 14 Februari 2022.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa aset kripto buatan anak bangsa telah dipasarkan di beberapa pasar secara global, dan sebagian sudah terdaftar dalam Permen Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Selain itu, demi memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan, Bappebti dengan ini memperketat  pengawasan perdagangan aset kripto.

"Aset Kripto baru yang akan terlebih dahulu menentukan terlebih dahulu kepada Bappebti melalui Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang sudah tercatat untuk dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto dilakukan melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian,” tegas Wisnu. 

Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Dalam regulasi itu disebutkan Aset Kripto yang syarat-syarat dapat di Pasar Fisik Aset Kripto. 

Aset Kripto yang dapat di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. 

Saat ini, kata Wisnu, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat digunakan di pasar fisik aset kripto sehingga Pedagang Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. 

Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat digunakan di Indonesia.

"Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis Aset Kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut,” pungkas Wisnu.