Menko Polhukam Minta Masyarakat Waspadai Peningkatan Misinformasi Saat Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto mengajak, seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang aman dan damai. Menurut Hadi, pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai tersebut dapat terwujud dengan menjaga stabilitas situasi politik, hukum, dan keamanan.

"Sangat penting dan mutlak. Sekali lagi mutlak. Untuk apa? Harus kita jaga bersama karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat memengaruhi tahapan Pilkada 2024," kata Hadi dilansir dari Antara, Kamis (27/4/2024).

Hadi mengatakan, ada sekira 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 2024. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibanding Pilkada sebelumnya.

"Hal ini tentunya akan berdampak meningkatnya ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Apalagi seluruh daerah memiliki calon masing-masing dan tentunya akan fanatik dengan calonnya untuk bisa dimenangkan," tutur dia.

Oleh sebab itu, ia menekankan hal-hal yang perlu dilakukan komponen bangsa untuk dapat menyukseskan Pilkada 2024, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Pertama, KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU selaku penyelenggara pemilihan beserta pengawas, yakni Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan lembaga non-Bawaslu harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," ujarnya.

Hadi meminta, kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan maupun fasilitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Hadi mengatakan, dukungan tersebut dapat berupa menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum hingga menjamin ketersediaan anggaran.

"Berikutnya apa? Menjamin hak pilih masyarakat dan pembentukan badan ad hoc, dan memfasilitasi lainnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan," katanya.

Untuk TNI dan Polri, Hadi meminta dua institusi itu memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, serta menjaga netralitas.

"Keempat, parpol (partai politik) dan paslon (pasangan calon) dapat mendeklarasikan komitmen taat prosedur dan mekanisme pemilihan, serta mengikuti proses pemilihan dengan baik dan menghindari praktik kecurangan," ujarnya.

Ia juga meminta, media massa atau pers agar memastikan pemberitaan tentang Pilkada 2024 dengan tetap menjaga keakuratan, berimbang, dan terhindar dari unsur hoaks.

Selain itu, Hadi meminta tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh adat untuk ikut serta mengawasi berjalannya tahapan Pilkada 2024 dan tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya.

"Apabila ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, tanyakan kepada yang berhak. Tidak usah didefinisikan sendiri sebelum mendengar berita itu memang A1. Kalau masih A4 abaikan saja. A4 itu ukuran kertas," katanya.