Aturan Kampanye Politik di Medsos Belum Jelas Jadi Penyebab Maraknya Hoaks Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Hoaks dan ujaran kebencian yang marak jelang Pemilu 2024 harus diantisipasi semua pihak. Salah satunya dengan mensosialisasikan aturan kampanye yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar. Ia menyampaikan aturan terkait kampanye politik di media sosial masih belum jelas.

Itu sebabnya hoaks dan ujaran kebencian berbasis SARA masih beredar di masyarakat. Selain itu bentuk dan mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di media sosial pun masih belum memadai.

"Temuan penelitian The Indonesian Institute mengonfirmasi bahwa aturan kampanye politik di media sosial yang masih memiliki banyak persoalan menjadi penyebab maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis SARA. Kami pun telah menyampaikan sejumlah rekomendasi pada KPU dan Bawaslu," ujar Adinda dilansir Antara.

"Rekomendasi pertama agar KPU dan Bawaslu membuat peraturan teknis untuk pemilu dan pilkada yang secara spesifik mengatur kampanye politik di medsos. Kedua agar Bawaslu memperkuat penegakan sanksi administratif atas pelanggaran kampanye politik di medsos. Ketiga, sosialisasi terkait aturan kampanye politik di medsos harus dioptimalkan dan terakhir KPU perlu mengatur mengenai standar transparansi dan akuntabilitas iklan kampanye politik," ujarnya menambahkan.