BPR dan BPRS Minta OJK Beri Relaksasi Regulasi Demi Kredit UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi regulasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Langkah ini dinilai penting agar industri BPR-BPRS dapat lebih optimal melayani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah, menilai kebutuhan dan karakteristik setiap jenis bank berbeda, sehingga regulator perlu menerapkan kebijakan yang presisi dan sesuai dengan kondisi industri. Menurutnya, fleksibilitas regulasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha BPR dan BPRS sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

“Berbagai bank memiliki kebutuhan yang berbeda. Bank milik negara berfokus pada digitalisasi, sementara bank pemerintah daerah berfokus pada tata kelola dan digitalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa satu regulasi tidak dapat diterapkan untuk semua jenis bank,” kata Tedy dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII Perbarindo di Jakarta, Senin (19/10/2026).

Tedy menjelaskan, BPR dan BPRS memiliki mandat strategis untuk melayani pelaku UMKM yang kerap menghadapi keterbatasan akses keuangan. Namun, karakteristik usaha mikro dan kecil—seperti bercampurnya keuangan rumah tangga dengan modal usaha serta kerentanan terhadap dinamika ekonomi keluarga—menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi ketentuan tata kelola dan kelancaran pembayaran pinjaman.

Oleh karena itu, Tedy mendorong regulator bersama pelaku industri untuk menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan BPR dan BPRS yang adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan transformasi digital demi memperkuat daya saing industri.

“Kita perlu mendengar dan merancang ulang (listen and design) bagaimana meningkatkan peran serta fungsi industri BPR-BPRS agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat dan usaha mikro kecil,” ujar Tedy.

Berdasarkan data hingga Juli 2026, aset BPR tercatat tumbuh 4,25 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedangkan aset BPRS meningkat pesat hingga 12 persen yoy. Dari sisi penyaluran kredit dan pembiayaan, BPR mencatat pertumbuhan sebesar 3,12 persen yoy dan BPRS mencapai 6,23 persen yoy.

Penghimpunan tabungan BPR juga tumbuh 4,21 persen yoy, sementara tabungan BPRS melesat 10,27 persen yoy. Di sisi lain, simpanan deposito BPR tumbuh 2,14 persen yoy dan deposito BPRS naik 4,5 persen yoy.

Tedy menambahkan, Munas XII Perbarindo turut membahas evaluasi pertanggungjawaban pengurus periode 2022–2026, penetapan program kerja, peninjauan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta pemilihan Ketua Umum dan penetapan kepengurusan periode 2026–2030. Agenda utama ini dihadiri oleh 498 peserta dari jajaran pengurus Perbarindo seluruh Indonesia.